KEEROM - Mandetnya Replanting Sawit menimbulkan pertanyaan bagi pemilik lahan dan juga para petani-petani di Kabupaten Keerom. Bukan hanya itu, begitu banyak persepsi liar tau informasi yang menimbulkan hoaks yang beredar di masyarakat terkait persoalan tersebut.
Melihat persoalan ini, Fraksi Partai Golkar Kabupaten Keerom berinisiatif untuk menggelar Audiens yang dipimpin oleh Kanis Kango yang juga sebagai Waket 1 DPRD Keerom dan juga Dominika Tafor juga sebagai anggota DPRD Keerom didampingi Kadis Pertanian Keerom, Ferdinan Kekri di Kantor DPRD Keerom, Rabu (25/01/2023).
Audiens tersebut melibatkan perwakilan sejumlah petani sawit, pemilik lahan sawit, tokoh adat, kelompok tani (Poktan), Pengurus DPW Apkasindo Provinsi Papua, Koperasi Ngkawa yang menangani Replanting Sawit, serta pihak terkait lainnya.
Dalam keterangannya, Kanis Kango menyampaikan bahwa Audiens tersebut dengan tujuan untuk mencari tau apa persoalan yang sebenarnya yang menyebabkan Replanting Sawit ini tidak jalan sampe saat ini sehingga sejumlah pihak tahu persoalanya yang sebenarnya dan tidak saling menuduh atau mencurigai satu sama lain.
"Selama audiens berjalan begitu banyak pertanyaan dari peserta audiens. Namun keterangan dari pihak yang menangani replanting ini mengakui bahwa terjadi mis komunikasi dengan mitra-mitranya hingga masa kontrak berakhir. Dan sampai saat ini belum ada kejelasan apakahmerekasuda menemukan mitra yang baru atau tidak," ujar Kanis Kango.
"Mis komunikasi ini juga berawal dari ketidak sesuaian harga atau bajet pelaksanaan replanting yang ditetapkan kedua pihak sehingga, akhirnya mandet sampe hari ini," lanjut Kanesius Kango.
Menurut Kanesius Kango, peserta audiens juga mempertanyakan arah atau kegunaan anggaran kurang lebih 18 miliar yang sudah diterima oleh koperasi yang menangani replanting.
"Terkait anggaran 18 miliar lebih ini, pemilik lahan dan para petani bersepakat untuk menindaklanjutinya ke rana hukum sebelum replanting dilanjutkan," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut Kanesius Kango juga menegaskan kepada seluruh peserta audiens bahwa terkait informasi yang beredar, dimana bupati Keerom mengghalang-halanggi replanting sawit dan juga ada indikasi pengalihan anggaran ke program Budidaya Jagung itu sang tidak benar.
"Bupati sangat mendukung kegiatan replanting sawit ini, jadi tidak benar jika ada pengalihan anggaran ke program Budidaya Jagung. Karena kedua program ini sumber anggarannya berbeda sehinga tidak bisa diintervensi atau masing-masing beda kamar," tegasnnya.
Menurutnya, semua aspirasi masyarakat terkait replanting sawit ini akan ditindaklanjuti. Nanti Fraksi Golkar akan meneruskan ke pimpinan daerah atau bupati keerom untuk mencari solusi yang terbaik sehingga replanting ini bisa berjalan kembali.
Ditambahkan Dominika Tafor, mengimbau kepada semua masyarakat keerom khususnya pemilik lahan dan juga para petani sawit agar tidak terpengaruh dengan informasi hoaks untuk memperkeruh situasi.
"Jangan terlalu percaya dengan bahasa jalanan (hoaks), situasi ini murni tidak ada keterbukaan dari koperasi terkait sehingga persepsi liar menyebar di masyarakat," ujar Dominika Tafor.
Dirinya kembali menegaskan bahwa tidak ada upaya dari bupati untuk mengghalang-halanggi program sawit ini, jadi masyarakat di minta jangan mudah terprovokasi.
"Program Budidaya Jagung ini sumber anggarannya dari Presiden sementara replanting sawit itu dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), jadi tidak bisa dikaitkan," tuturnya.
Sementara itu Ketua DPW Apkasindo Perjuangan Provinsi Papua. M. Yamin, menyampaikan terimakasih atas inisiatif FPG Keerom yang melakukan penerimaan aspirasi petani sawit, pemilik lahan dan kelompok tani sawit.
‘’Kami berterimakasih kepada fraksi Golkar Keerom dan minta hasil pertemuan ini bisa ditindaklanjuti termasuk laporan kami ke Polres Keerom tentang mandeknya replanting di Keerom,’’ ujarnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mustakim Ali |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi