SUARA INDONESIA, BANJARNEGARA- Demonstrasi menolak penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Pendopo Dipayuda Adhigraha Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, berlangsung ricuh. Ratusan warga menghendaki pilkades tetap digelar pada 5 Maret 2024.
Pantauan dari Suara Indonesia, Jumat (23/2/2024) pagi, perwakilan aksi diterima oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispermades PPKB) Hendro Cahyono di kantor sekretariat daerah (setda). Namun tidak ada titik temu.
Usai melaksanakan salat Jumat, masa akhirnya menerobos Pendopo Dipayuda Adhigraha. Para pendemo datang untuk bertemu langsung dengan Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto dan menuntut kebijakan penundaan pilkades dibatalkan.
Sekira pukul 15.00, Pj Bupati bersedia menemui para pendemo yang telah menunggu lama. Kepada massa, Tri Harso mengatakan, jika penundaan pilkades bukan menjadi wewenangnya.
"Kami akan menemui Kementerian Dalam Negeri dulu, karena ini bukan wewenang kami. Besok Senin akan dikabari," kata Tri Harso.
Mendengar penjelasan Pj Bupati, para pendemo pun tidak terima. Mereka memaksa diputuskan detik itu juga.
"Pokoknya kami minta diputuskan sekarang juga. Kami tidak mau menunggu sampai hari Senin," kata Sabar, salah satu demonstran.
Sempat terjadi kericuhan, namun berkat kesigapan dari petugas akhirnya kericuhan bisa dikendalikan. Hingga berita ini diturunkan, massa masih menduduki Pendopo Dipayuda Adhigraha.
Aksi ini dilakukan terkait Surat Edaran PJ Bupati Banjarnegara atas tindak lanjut dari surat Dirjen Bina Pemdes Kemendagri No. 100.3.5.5/0822/BPD, (20/02/2024), perihal penundaan pemilihan kepala desa serentak gelombang dua Kabupaten Banjarnegara tahun 2024. Total ada 57 desa yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang akan melaksanakan pilkades. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Iwan Setiawan |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi