SUARA INDONESIA, JEMBER- Ratusan buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember, melakukan unjuk rasa di depan rumah dinas Bupati Jember, Pendopo Wahyawibawagraha, Rabu (18/9/2024).
Aksi tersebut dilatarbelakangi atas kecilnya upah minimum yang mereka terima dan jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2024. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Aksi, Hermanto.
“Sementara ini, untuk honorer bagi yang harian Rp 1,2 juta, Rp 1,3 juta dan Rp 1,4 juta (per bulan). Sedangkan untuk yang sadapan hanya mendapat Rp 300 ribu, Rp 500 ribu, dan Rp 700 ribu (per bulan),” ujar Hermanto.
Lantaran minimnya upah itu, para buruh ingin menagih janji kepada Bupati Jember Hendy Siswanto yang yang pernah disampaikan pada 2022, yakni tentang kenaikan upah para pekerja setara UMK. Sebab hingga saat ini janji tersebut belum terealisasi. “Malah tambah anjlok,” ucapnya.
Hermanto juga mengatakan, para buruh yang melakukan aksi tersebut telah muak kepada Direksi PDP Kahyangan Jember saat ini. Karena tiga direksi yang baru tersebut tidak mampu dalam menjalankan tugasnya.
“Dia (Direksi PDP Kahyangan Jember) itu hanya mementingkan perutnya sendiri, bukan perut karyawannya. Mereka itu cuma murni numpang makan. Kalau terobosan tidak ada. Tiga direksi itu harus dicopot,” tuntutnya.
Hermanto kembali menegaskan, jika terkait suntikan dana untuk PDP tidak memiliki kejelasan. “Nominalnya berapa. Dibuat apa di lapangan. Itu tidak ada kejelasannya sama sekali,” terangnya.
Sehingga, jika tuntutannya tersebut tidak diindahkan, maka pihaknya akan melakukan mogok kerja sebagai bentuk teguran pertama. Dan untuk teguran keduanya ialah mengenai penjualan akan diserahkan kepada karyawan.
“Nanti kalau tidak dilayani, kami akan menjual sendiri hasil kebun. Daripada karyawan kelaparan,” pungkas Hermanto, yang juga merupakan keamanan kebun.
Paiman, salah satu penyadap karet di PDP Kahyangan, mengaku jika dalam sebulan dia hanya mendapat sekitar Rp 500 ribu. Sehingga, dengan pendapatannya tersebut, Paiman mengatakan tidak cukup jika hanya mengandalkan gaji dari kerjanya sebagai penyadap karet.
“Itupun kadang tidak sampai segitu. Jadi kalau tidak diimbangi dengan beternak, ya tidak akan cukup. Dan lagi, kami seringkali berutang kepada bank mingguan untuk menyambung hidup,” ucapnya.
Dirinya juga mengatakan, tidak ada Tunjangan Hari Raya (THR) dalam bekerjanya. “Hanya dikasih pinjaman, itupun nominalnya cuma Rp 200 ribu. Bisa dikatakan, mereka tidak memikirkan nasib karyawan,” tandasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Fathur Rozi (Magang) |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi