SUARA INDONESIA, NGAWI - Aliansi Mahasiswa Ngawi turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Ngawi dan DPRD Ngawi pada Kamis (25/6/2026). Sambil membawa poster, bendera dan sound sistem, mereka menyuarakan kebijakan pemerintah yang dinilai ngawur dan amburadul.
Salah satu koordinator aksi unjuk rasa, Asep Samsul Riza mengungkapkan, kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran, amburadul dan terkesan ngawur seperti program Makan Begrizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga militerisme.
"Kami menuntut agar program MBG di Ngawi dihentikan sementara dan dievaluasi, adanya korupsi di lembaga Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi bukti semrawutnya program tersebut hingga ke daerah," kata Asep.
Selain itu, mahasiswa juga meminta tata kelola KDPM agar dievaluasi. Dilain itu, proses pembangunan dan anggaran yang tidak transparan juga pelibatan tentara, dirasa tidak pas.
"Kami juga meminta agar militerisme tidak dilakukan di Indonesia. Alangkah baiknya tentara kembalikan ke barak dan kembali menjadi fungsi pertahanan negara," tegas Asep, aktivis Ngawi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini.
Tidak hanya MBG dan KDMP, mahasiswa juga menyoroti lahan sawah di Ngawi yang semakin sempit. Asep mengingatkan, Pemkab Ngawi harus mempertahankan daerah lumbung pangan nasional penghasil beras terbesar di Indonesia.
"Kami tidak melarang ada investasi, karena menurut kami investasi penyumbang terbesar peningkatan ekonomi daerah. Meski begitu, jangan kemudian investasi liar ikut diberi kelonggaran," ungkap Asep.
"Sawah berubah jadi pabrik, perumahan, dan sebagainya. Jangan ada kepentingan kemudian perijinan dimudahkan," sambungnya.
Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko yang menemui mahasiswa di depan kantor Pemkab, menyampaikan akan segera menindaklanjuti tuntutan mahasiswa tersebut.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait membahas tuntutan mahasiswa. Salah satu diantarnya soal MBG, KDPM dan lahan sawah yang dinilai mengancam ketahanan pangan di Kabupaten Ngawi.
"MBG dan KDMP meskipun itu program pemerintah pusat, kami juga akan ikut mengevaluasi melalui Satgas MBG kabupaten," ucap Antok dihadapan pendemo.
"Sedangkan untuk lahan sawah, aturannya adalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD) ini sudah tercantum di dalam aturan yang ada, mestinya kami dari Pemkab Ngawi akan mengacu dalam aturan tersebut," lanjutnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ngawi, Yuwono Kartiko juga turut menerima peserta aksi unjuk rasa dengan membubuhkan tanda tangan poin tuntutan.
Pria yang akrab dipanggil King ini berjanji akan meneruskan aspirasinya ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui masing-masing fraksi.
"Kami akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke DPR RI, melalui fraksi ke dewan perwakilan yang ada di pusat. Pada prinsipnya DPRD Ngawi mendukung langkah kritik aspirasi yang disampaikan para mahasiswa," ujarnya.
"Memang semua kebijakan harus ada evaluasi, sehingga semuanya diharapkan berjalan sesuai koridor tanpa ada masalah, seperti korupsi dan lainnya," lanjut King.
Mahasiswa yang terdiri dari PMII, GMNI, IMM, dan BEM Ngawi meminta kepada DPRD dalam waktu satu minggu tuntutan mereka sudah tersampaikan ke pemerintah pusat melalui perwakilan fraksi DPRD Ngawi ke DPR RI.
Usai menyampaikan aspirasi di kantor Pemkab Ngawi dan DPRD Ngawi, para pendemo membubarkan diri dengan tertib. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Ari Hermawan |
| Editor | : Alfiana Putri |
Komentar & Reaksi