SUARA INDONESIA, SUMENEP – Meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kabupaten Sumenep dalam beberapa pekan terakhir disebut bukan disebabkan berkurangnya kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep justru menilai lonjakan konsumsi terjadi karena banyak pengguna BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi setelah adanya kenaikan harga.
Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menegaskan bahwa kuota BBM subsidi maupun nonsubsidi untuk Kabupaten Sumenep tidak mengalami pengurangan.
Menurutnya, fenomena kelangkaan yang terjadi di sejumlah SPBU dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya perbedaan alokasi kuota antara Mei dan Juni. Pada Mei lalu, distribusi BBM relatif lebih besar karena bertepatan dengan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
"Yang perlu digarisbawahi, tidak ada pengurangan kuota. Baik BBM subsidi maupun nonsubsidi jumlahnya tetap. Hanya saja, pada bulan Mei memang ada tambahan kebutuhan karena momentum hari besar keagamaan sehingga kuotanya lebih besar dibanding Juni," kata Dadang saat diwawancarai, Selasa (24/6/2026).
Selain itu, kedatangan jamaah haji yang berlangsung hampir bersamaan turut meningkatkan aktivitas transportasi dan kebutuhan bahan bakar di daerah tersebut.
Namun, faktor yang dinilai paling berpengaruh adalah perubahan harga BBM nonsubsidi yang mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite maupun Biosolar.
"Kenaikan harga BBM nonsubsidi cukup berpengaruh. Selisihnya sekitar Rp3.000 per liter. Akibatnya banyak pengguna yang sebelumnya memakai Pertamax beralih ke BBM subsidi, sehingga stok di SPBU lebih cepat habis," ujarnya.
Dadang mengatakan kondisi tersebut menyebabkan konsumsi Pertalite meningkat tajam meskipun kuota yang disalurkan tetap sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Karena itu, Pemkab Sumenep mengimbau masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu untuk tetap menggunakan BBM nonsubsidi agar subsidi energi dapat dinikmati oleh kelompok yang memang berhak.
"Kami berharap masyarakat yang mampu menggunakan BBM nonsubsidi secara bijak. Dengan begitu, BBM subsidi bisa tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan," tegasnya.
Lebih lanjut, Dadang menjelaskan bahwa apabila terjadi lonjakan kebutuhan di suatu periode, mekanisme yang dapat dilakukan bukanlah menambah kuota tahunan, melainkan melakukan penyesuaian distribusi antarbulan melalui koordinasi antara SPBU dan Pertamina.
Ia menegaskan bahwa kuota BBM subsidi Kabupaten Sumenep telah ditetapkan untuk kebutuhan satu tahun penuh sehingga tidak bisa serta merta ditambah hanya karena terjadi peningkatan konsumsi dalam waktu tertentu.
"Kalau ada kebutuhan mendesak, yang dilakukan biasanya penggeseran distribusi dari bulan berikutnya ke bulan berjalan. Jadi bukan menambah kuota total kabupaten," jelasnya.
Menutup keterangannya, Dadang mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan BBM di tengah situasi ekonomi dan dinamika energi global yang masih berlangsung.
"Mari gunakan BBM sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Semakin tepat penggunaan BBM subsidi, maka semakin besar manfaatnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan," pungkasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Alfiana Putri |
Komentar & Reaksi