SITUBONDO, Suaraindonesia.co.id - DPD Partai Gelora Kabupaten Situbondo menyatakan sikap menolak Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup.
Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Situbondo, H. Subairi usai mengadakan pertemuan tertutup bersama pengurus dan seluruh Calon Legislatif (Caleg) di Kantor DPD Partai Gelora Situbondo, Minggu (04/06/2023).
Menurut H. Subairi yang akrab disapa HSBR, hal itu berkaitan langsung dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam memilih wakilnya sebagai wakil rakyat yang akan duduk di kursi DPR atau pun DPRD hasil Pemilu 2024 nanti.
"Ini ada kepentingan bersama terkait dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang harus kita tegakkan dan kita pertahankan. Ini bukan hanya dirasakan oleh Partai Gelora saja, tapi oleh seluruh masyarakat Indonesia serta seluruh partai peserta Pemilu," tegas HSBR.
Hal senada juga disampaikan Calon legislatif (Caleg) Partai Gelora Situbondo nomor urut 1 dari Dapil 4, Totok Suhaidi.
Dia bersama Caleg dari Partai Gelora lainnya dengan tegas menyatakan, sebagai Caleg menolak sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup.
Totok beralasan memilih Pemilu profesional terbuka bukan tanpa alasan yang mendasar. Menurutnya, sebagai calon pemula lebih memberikan warna dan demokrasi itu akan betul-betul lahir.
"Manakala masyarakat memilih orang yang dipilih itu jelas, siapa yang akan dipilih figurnya, tidak sekedar memilih kucing didalam karung. Artinya ketika Pemilu tertutup, masyarakat ini tidak tahu siapa orang yang akan dipilih," bebernya.
Sehingga, lanjut dia, lahirlah seorang kandidat yang tidak pernah mewakili suara rakyat.
"Fakta yang sudah terjadi, kalau kita hitung dari jumlah 45 orang anggota yang duduk di DPRD Situbondo saat ini, yang kita lihat perjuangannya selama ini hanya bisa dihitung jari. Tetapi mayoritas lebih mementingkan kekuasaan dan pribadinya daripada masyarakat," kata Totok.
Hal ini terbukti dengan banyaknya program yang disahkan oleh anggota DPRD, namun tidak merata yang dirasakan saat ini dan hanya fokus kepada pekerjaan fisik saja.
"DPRD hanya berpura-pura bodoh, padahal masyarakat ini butuh peningkatan SDM dan peningkatan kesejahteraan bagi para petani, nelayan, PKL dan sebagainya," imbuhnya.
Totok menambahkan, banyak kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dari anggaran APBD, namun tidak pro rakyat.
"Sehingga ketika disahkan, rakyat jadi korban karena peredaran perekonomian masyarakat tidak merata. Ini akibat dari perencanaan yang hanya fokus pada salah satu pekerjaan fisik dengan alasan bisa mensejahterakan masyarakat dan ekonomi bisa merata karena banyak kuli dan tukang bekerja," ucapnya.
Sementara, dengan banyaknya CV dan PT yang bekerja dari luar daerah ini, kata dia, justru masyarakat Situbondo banyak yang tidak dapat pekerjaan.
"Dan uang APBD yang jumlahnya miliaran rupiah justru dibawah keluar daerah tidak berputar di Situbondo, ini yang terjadi saat ini. Akibatnya banyak masyarakat yang rugi san jadi korban. Ini tentu jadi PR bagi semua calon legislatif dari partai Gelora apabila jadi nanti untuk bisa merubah mindset anggota DPRD lebih berani memperjuangkan rakyat," ujar Totok.
Oleh karena itu, Partai Gelora hadir bersama masyarakat akan berjuang untuk kepentingan masyarakat Situbondo agar kedepan lebih baik dan sejahtera.
"Percayalah Partai Gelora dengan calon parlemennya yang berintegritas ketika jadi nanti, akan selalu bersama rakyat karena figur-figur yang kita usung di parlemen sudah berkomitmen dan punya integritas yang kuat untuk memperjuangkan masyarakat lebih sejahtera, makmur dan bergelora," tuturnya.
Ia menyebut, ada delapan Parpol peserta Pemilu yang juga menolak sistem proporsional tertutup diantaranya Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat PKS, PAN dan PPP.
"Di Situbondo hanya satu-satunya partai yang akan berlaga di pemilu 2024 yang akan bertarung di parlemen dan menolak perubahan Pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup yaitu Partai Gelora," ungkap Totok.
Totok mengutarakan, saat ini ada pihak yang tengah melakukan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang terkait sistem proporsional terbuka.
"Jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan itu, maka sangat mungkin Pemilu 2024 berlangsung dengan sistem proporsional tertutup," ujar Totok lagi.
Dalam sistem proporsional tertutup, lanjut Totok, surat suara Pileg hanya akan berisi logo partai politik (Parpol) tanpa nama-nama calon legislatif (Caleg).
"Sehingga masyarakat hanya bisa mencoblos Parpol yang didukungnya tanpa bisa menentukan siapa Caleg yang dianggap mewakilinya. Tentu ini sangat merugikan masyarakat yang ingin memilih figurnya," tandasnya.
Totok menyebut, masyarakat selaku pemegang kedaulatan bisa melihat siapa calon legislatif yang akan dipilihnya. Dan bagaimana bisa menyadarkan masyarakat agar tidak tertarik kembali dengan iming-iming atau istilah sekarang 'settong saeket' (Tongket).
"Saya yakin dan optimis Caleg dari partai Gelora akan diterima oleh masyarakat dan di Pemilu 2024 jadi pilihannya, baik itu dari kaum millenial, akademisi, kultural maupun dari masyarakat awam," katanya.
Lanjut Totok, Partai Gelora ini memberikan pelayanan dan juga ruang serta wadah kepada siapapun untuk terus berkarya.
"Ini demi mewujudkan cita-cita leluhur bangsa," pungkas Kader Partai Gelora itu.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi