JEMBER, Suaraindonesia.co.id – Menanggapi ramainya isu dugaan banyak honorer titipan dari orang dekat oknum kepala sekolah, Pemkab Jember memberikan penjelasan.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia, (BKPSDM) Kabupaten Jember Sukowinarno menjelaskan, bahwa selama ini Pemkab Jember sudah selektif melakukan pendataan.
“Sebetulnya tahun 2022, sudah dilakukan pendataan tenaga non ASN secara nasional dan pada pendataan dimaksud, sudah diperoleh data baik yang tidak memenuhi ketentuan atau yang memenuhi ketentuan,” tulisnya, menanggapi pertanyaan Suaraindonesia.co.id, Rabu (04/10/2023).
Menurut Suko, adapun data yang memenuhi ketentuan, diakuinya sudah dikirim ke pemerintah pusat Badan Kepegaian Negara (BKN).
“Kabar yang beredar, bahwa Tim Pusat sekarang lagi melakukan verval dengan menggandeng BPKP. Semoga segera clear dan kami tunggu tindak lanjut dari pendataan dimaksud,” sambungnya.
Pihaknya berharap, hasilnya nanti akan bisa keluar berupa kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat untuk kepentingan bersama.
“Tentuny, bermanfaat bagi masyarakat secara luas,” tutupnya.
Sebelumnya, MenPANRB Abdullah Azwar Annas melalui jejaring Suaraindonesia.co.id memastikan, bahwa tenaga honorer titipan yang datanya tidak valid akan dicoret dari proses seleksi atau proses pengangkatan menjadi PPPK.
“Jika masuk afirmasi tetapi data bermasalah, akan di-takedown,” tegas Annas.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Tamara Festiyanti |
| Editor | : Wildan Muklishah |
Komentar & Reaksi