SUARA INDONESIA

Anggota Fraksi PKS Bontang Soroti Penurunan Anggaran RSUD Taman Husada: Yankes Terganggu

Mohamad Alawi - 13 August 2024 | 18:08 - Dibaca 1.34k kali
Advertorial Anggota Fraksi PKS Bontang Soroti Penurunan Anggaran RSUD Taman Husada: Yankes Terganggu
Adrofdita, anggota Komisi I DPRD Bontang (Alawi/Suaraindonesia.co.id)

SUARA INDONESIA, BONTANG - Penurunan anggaran untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang tahun 2024 menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan anggota DPRD Kota Bontang.

Adrofdita, anggota Komisi I DPRD Bontang dari fraksi PKS menekankan bahwa pengurangan anggaran ini bisa berdampak serius pada kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD.

Dalam perubahan APBD 2024, anggaran untuk RSUD Taman Husada mengalami penurunan signifikan dari Rp254,71 miliar menjadi Rp247,89 miliar, atau sekitar Rp6,81 miliar. Adrofdita mengungkapkan kekhawatirannya mengenai dampak penurunan anggaran ini terhadap berbagai program kesehatan yang sedang berjalan, serta pelayanan kepada pasien yang membutuhkan perawatan intensif.

"Anggaran yang turun dapat menghambat berbagai inisiatif penting di RSUD, termasuk program-program yang mendukung perawatan kesehatan yang berkualitas. Kami mempertanyakan keputusan ini mengingat betapa pentingnya layanan kesehatan bagi masyarakat," ujar Adrofdita. 

Dia menilai penurunan anggaran ini tidak sejalan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan di kota tersebut. Adrofdita berharap pemerintah kota dapat mempertimbangkan kembali alokasi anggaran untuk RSUD agar pelayanan kesehatan tidak terganggu.

"Transparansi dari pemerintah Kota Bontang mengenai alasan penurunan anggaran sangat penting. Kami perlu mengetahui apakah ada program yang dihentikan atau efisiensi yang dilakukan, dan bagaimana hal ini mempengaruhi pelayanan di RSUD," tegasnya.

Adrofdita juga menyoroti pentingnya asas keadilan dan pemerataan dalam pengelolaan anggaran, terutama untuk sektor-sektor vital seperti kesehatan. Ia menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

"Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Pemerintah harus memastikan anggaran yang dialokasikan cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan tidak mengorbankan kualitas pelayanan," tambahnya.

Sebagai langkah tambahan, Adrofdita menyarankan agar pemerintah kota melakukan evaluasi ketat terhadap penggunaan anggaran di semua sektor, bukan hanya kesehatan, untuk memastikan setiap rupiah yang dianggarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Bontang.

"Kita harus memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Setiap rupiah harus memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat," pungkasnya. (ADV)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Mohamad Alawi
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV