SITUBONDO – DPRD Situbondo menilai, penetapan anggaran penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) dari biaya tidak terduga (BTT), yang sudah ditetapkan sebesar 1,5 miliar tidak berpihak kepada masyarakat.
Padahal, jumlah hewan yang diduga terpapar penyakit menular itu jumlahnya sudah mencapai ribuan.
Anggota Komisi II DPRD Situbondo, Suprapto mengatakan,wabah penyakit menular itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menanganinya.
Secara prosedur, untuk menyelamatkan hewan ternak dari paparan penyakit PMK itu membutuhkan biaya sebesar Rp.350 ribu per ekor. Digunakan untuk pemberian obat, dan vitamin.
“Hewan yang terpapar gejala penyakit PMK maupun yang belum terpapar harus segera diobati. Hal itu untuk memutus rantai persebarannya,” ucap Suprapto, Senin (20/6) kemarin.
Suprapto menjelaskan, jumlah populasi hewan ternak di Kabupaten Situbondo mencapai 184.400 hewan ternak.
Kalau dikalikan per ekor Rp. 350 ribu, kata Suprapto berarti Anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sekitar Rp.64 miliar.
“Itu sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) ,” jelasnya.
Politisi Fraksi PKB itu mengatakan, kasus hewan ternak yang terpapar PMK di Situbondo jumlahnya mencapai sekitar 3000 ekor sapi.
Bahkan, sekitar puluhan hewan ternak juga dilaporkan meninggal diduga terpapar penyakit PMK.
“Laporan di Desa Kalisari Kecamatan Banyuglugur sebanyak sepuluh ekor ternak sapi mati dalam waktu yang dekat. Sementara itu juga di Desa Jetis, Kecamatan Besuki puluhan hewan ternak meninggal dan di Kecamatan Banyuglugur, dan Kecamatan Suboh juga diketahui beberapa hewan ternak mati,” ungkapnya.
Kata dia, seharusnya Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Pemkab Situbondo serius dalam menangani penularan PMK. Sebab, hewan ternak bagi masyarakat menjadi aset yang berharga.
“Disnakkan semakin tidak bisa mengatasi kasus demi kasus yang sudah menyebar dan menular kepada hewan ternak milik warga,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Disnakkan, Kholil mengatakan, penggunaan anggaran BTT melalui APBD akan dilakukan secara bertahap.
Sebab kemampuan keuangan daerah terbatas. “Sebesar Rp.1,5 miliar ini nantinya fokus pemberian obat dan vitamin kepada sejumlah hewan yang terpapar PMK, dengan sasaran sekitar 6000 ekor hewan ternak,” ucapnya.
Kholil mengaku, untuk memenuhi kebutuhan obat dan vitamin, Pemerintah masih kesulitan untuk mendapatkan persediaannya. Karena banyak toko yang stoknya sudah habis terjual.
“Kami masih melakukan pemesanan obat kepada pabrik. Karena penyakit PMK ini sudah menyebar di beberapa Kabupaten/Kota. Sehingga kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan obat tersebut,” jelasnya.
Kholil juga mengakui, warga secara mandiri telah mengeluarkan uang pribadinya untuk mengobati hewan ternaknya yang sedang sakit. Upaya yang dilakukan membuahkan hasil, karena hewan ternaknya bisa sembuh.
“Dari 1500 hewan ternak ada 200 yang dinyatakan sembuh, dan biaya pengobatannya itu ditanggung secara pribadi,” ucapnya.
Kendati begitu, dia beralasan lupa saat ditanyakan besaran biaya yang harus dibayarkan.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi