CILACAP, Suaraindonesia.co.id - Pj. Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar buka suara terkait adanya isu praktik pungutan liar (Pungli) di SD dan SMP di wilayah Kabupaten Cilacap.
Pj. Bupati mengatakan, bahwa bantuan atau sumbangan secara sukarela dari orangtua murid yang telah disepakati dalam rapat komite itu diperbolehkan.
"Jadi bukan pungli, mungkin kesepakatannya ini yang perlu dibereskan," ujarnya di sela-sela acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Cilacap di Pendopo Wijayakusuma Sakti, Selasa (12/09/2023).
"Komite harus sering mengadakan rapat koordinasi terkait hal itu, dan pihak sekolah juga harus tau tentang aturannya seperti apa," sambungnya.
Lebih lanjut, Pj. Bupati Yunita meminta masyarakat terkait hal ini agar tidak disalahartikan sebagai pungli dari pihak sekolah.
"Sumbangan boleh selama orangtua murid ini ikhlas dan selama tidak membuat hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar," tuturnya.
"Media juga harus mengingatkan kepada masyarakat bahwa telah ada kesepakatan, dan tentunya yang tidak mampu nanti akan dilindungi," imbuhnya.
Yunita menyebut bahwa komite itu idealnya adalah orang tua yang anaknya masih sekolah di sekolah tersebut. "Sehingga akan lebih mudah untuk berkomunikasi, kemudian belajar mendengar dan sebagainya," katanya.
"Harapannya kalau APBD nya cukup, ora usah pada mbayar (Red, tidak usah membayar), faktanya memang tidak cukup, jadi harus ada unsur tadi tetapi bukan pungli," tandasnya.
Sementara berkaitan dengan pengawasan, sebelumnya dibawah dinas pendidikan, dan saat ini akan dibantu oleh Dewan Pendidikan.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Satria Galih Saputra |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi