SUARA INDONESIA

Pemkab Situbondo Kembali Sabet Penghargaan LHP WTP BPK RI 2023

Syamsuri - 03 May 2024 | 12:05 - Dibaca 615 kali
Advertorial Pemkab Situbondo Kembali Sabet Penghargaan LHP WTP BPK RI 2023
Bupati Situbondo Karna Suswandi saat menerima penghargaan LHP atas LKPD BPK RI Tahun 2023 di Surabaya. (Foto: istimewa)

SUARA INDONESIA, SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali sabet penghargaan LHP atas LKPD Tahun 2023 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Kamis (2/5/2024) di Surabaya.

Penghargaan yang diterima langsung oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi itu merupakan penghargaan yang kesekian kalinya didapatkan oleh pemerintah kabupaten Situbondo atas hasil pemeriksaan BPK RI.

Bupati Situbondo Karna Suswandi menyampaikan, bahwa meskipun sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan LHP dari BPK RI, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan kedepan untuk lebih baik lagi.

"Ada tiga poin yang menjadi titik berat dari hasil pemeriksaan BPK, yaitu tentang retribusi, honorarium dan PJU yang belum didukung dengan bukti konsumsi listrik," ujar Bupati, Jumat (3/5/2024).

Orang nomor satu di Kabupaten Situbondo itu juga mengatakan, jika sebelum dirinya memerintah memang banyak pemasangan PJU yang tidak ada meteran listrik, namun saat pemerintahannya sudah diberlakukan setiap PJU harus menggunakan Meteran listrik, sehingga pengeluaran daerah bisa lebih efisien untuk menggunakan listrik PJU.

"Sehingga jika tidak menggunakan meteran, apabila diketahui ada masyarakat yang menyambung ilegal dan tidak diketahui itu akan menjadi tanggungan daerah," ungkap Bupati yang akrab disapa Bung Karna tersebut.

"Syukur Alhamdulillah, mulai saya menjabat sejak tahun 2021 PAD pemerintah daerah Situbondo terus mengalami peningkatan yang signifikan, dibndingkan  sebelumnya 200 miliar menjadi 300 miliar," lanjutnya.

Dengan demikian, kata Bupati fiskal mulai meningkat. "Sehingga dengan demikian, kemandirian fiskal pemerintah Kabupaten akan bisa dicapai. Sebab, saat ini bantuan pemerintah pusat melalui DAU semakin lama mengalami penurunan,"ujarnya.

Menurutnya, penurunan bantuan pusat ini akan berpengaruh kepada kemampuan fiskal daerah apabila terus mengalami penurunan, sehingga banyak kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemerintahan akan menurun secara drastis jika tidak diperkuat fiskal.

"Tentu langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah melalui memeningkatkan PAD," jelas Bupati.

Bung Karna menyebutkan jika peningkatan PAD merupakan satu-satunya cara yang harus dilakukan agar pemerintah Kabupaten Situbondo bisa bersaing dengan daerah lain.

"Ini harus kita kejar, sehingga ke depan kita bisa meningkatkan peran dan eksistensi pemerintah daerah ditengah-tengah masyarakat," pungkasnya. (Adv)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Syamsuri
Editor : Satria Galih Saputra

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV