SUARA INDONESIA

Imbas APBD Gagal Disahkan, Ratusan Tenaga Honorer Satpol PP dan Damkar Situbondo Bakal Puasa Tiga Bulan

Syamsuri - 01 October 2024 | 20:10 - Dibaca 9.04k kali
News Imbas APBD Gagal Disahkan, Ratusan Tenaga Honorer Satpol PP dan Damkar Situbondo Bakal Puasa Tiga Bulan
Sungram Bagian Keuangan Satpol PP Situbondo, Adhing Supriyadi, saat diwawancarai wartawan di kantornya, Selasa (01/09/2024). (Foto: Syamsuri/Suaraindonesia.co.id)

SUARA INDONESIA, SITUBONDO - Ratusan honorer yang ada di Satpol PP dan Damkar, serta Pasir Putih, bakal berpuasa selama tiga bulan ke depan. Hal ini imbas tidak disahkannya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2024 oleh DPRD Kabupaten Situbondo.

Sebenarnya, para honorer ini sudah dianggarkan di APBD induk selama satu tahun. Namun, karena di Februari 2024 ada kegiatan pilpres dan pileg, sehingga ada pengalihan anggaran untuk honor Linmas yang tahun sebelumnya tidak dianggarkan.

"Sehingga banpol yang untuk tenaga honorer di Satpol PP dan Damkar tersebut, dialihkan ke honor Linmas untuk kepentingan penjagaan keamanan di pilpres, pileg dan Pilkada 2024," ujar Sungram Keuangan Satpol PP Situbondo, Adhing Supriyadi, saat dikonfirmasi di Kantornya, Selasa (01/09/2024).

Menurutnya, tenaga honorer Satpol PP dan Damkar yang dialihkan ke honor Linmas selama tiga bulan ini, sebenarnya sudah dianggarkan ulang di P-APBD 2024.

Belum lagi kekurangan untuk persediaan anggaran BBM Damkar yang setelah dihitung dalam satu tahun tidak mencukupi, karena 2024 ini kasus kebakaran cukup tinggi atau meningkat. Secara otomatis BBM yang dikeluarkan juga banyak.

"Ketika dihitung sampai Agustus 2024 saja, frekuensi damkar sudah mepet sekali. Sehingga perlu ada tambahan persediaan BBM tiga bulan kedepan," terangnya.

Kata Adhing, tentu dari kekurangan BBM tersebut, tambahannya juga diajukan lewat P-APBD 2024, sebesar Rp 35 juta. Jumlah ini untuk menutupi kekurangan anggaran BBM dari Oktober hingga Desember 2024.

"Ketika P-APBD 2024 ini tidak disahkan oleh DPRD Situbondo, maka secara otomatis honorer di Satpol PP dan Damkar tidak bisa dibayarkan. Termasuk Damkar ini juga tidak bisa bisa melakukan pemadaman selama tiga bulan kedepan," jelasnya.

Dia merinci, jika dihitung untuk kebutuhan tenaga honorer Satpol PP dan Damkar itu Rp 471 juta. Angka ini masih belum ditambah biaya BPJS dan kekurangan BBM damkar.

"Mudah-mudahan, walaupun P-APBD 2024 ini tidak disahkan oleh DPRD Situbondo, tapi masalah kekurangan honor dan BPJS tenaga honorer Satpol PP dan kekurangan BBM Damkar bisa segera diatasi. Ada solusinya dari pemerintah daerah. Sehingga bisa segera dibayarkan," pungkasnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Syamsuri
Editor : Mahrus Sholih

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV