SUARA INDONESIA, SURABAYA - Di balik gemerlap medali emas yang mengharumkan nama daerah, tersembunyi sebuah ironi yang menusuk rasa keadilan.
Ketika sebagian atlet dielu-elukan bak pahlawan dengan bonus dan seremoni megah, sebagian lainnya harus berjuang dalam sunyi, bahkan menanggung sendiri biaya perjuangan mereka, Sabtu (2/ 8/2025).
Inilah potret buram yang mengemuka dari Surabaya, sebuah kota yang semestinya menjadi teladan dalam menghargai setiap tetes keringat pahlawannya, tanpa terkecuali.
Suara kritis ini lantang disuarakan oleh Kurnia Cahyanto, seorang pelatih dan pegiat panahan yang merasakan langsung timpangnya perlakuan tersebut.
Pengalamannya bersama tim di ajang Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII 2025 di Nusa Tenggara Barat menjadi studi kasus yang menyakitkan. Timnya, yang menyumbang empat dari lima medali emas panahan untuk Jawa Timur, harus berangkat dengan biaya sepenuhnya mandiri.
"Polemik utamanya adalah soal dukungan finansial. Kami berangkat ke Lombok atas biaya sendiri. Mulai dari tiket kapal, akomodasi penginapan, hingga biaya konsumsi selama seminggu di sana, semuanya kami tanggung secara pribadi," tegas Kurnia.
Pernyataan ini bukan sekadar keluhan, melainkan sebuah bukti nyata adanya diskriminasi sistemik. Ironisnya, keempat medali emas itu lahir dari satu keluarga di dalam klubnya, sebuah prestasi luar biasa yang semestinya mendapat apresiasi tertinggi.
Namun, kenyataannya jauh panggang dari api. Dengan biaya minimal Rp 2,5 juta per orang untuk 14 anggota tim, mereka terpaksa merogoh kocek puluhan juta rupiah. Janji manis uang saku pun menguap begitu saja.
"Jangankan bonus, seremoni pelepasan resmi dari pemkot pun tidak ada sama sekali," keluh Kurnia, menggambarkan betapa minimnya pengakuan yang mereka terima.
Persoalan ini membuka tabir tentang adanya dualisme dalam struktur keolahragaan nasional yang berdampak langsung ke daerah.
Di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menjadi induk bagi cabang olahraga prestasi (seperti PON), sementara Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) menaungi olahraga rekreasi (seperti Fornas).
Secara teoretis, keduanya setara. Namun dalam praktik, pemisahan ini menciptakan hierarki pengakuan dan, yang paling krusial, alokasi anggaran.
Kurnia bahkan menyoroti sebuah paradoks yang janggal. Kemenangan mereka justru berpotensi menaikkan alokasi anggaran untuk KORMI. "Mereka yang merasakan manfaat anggarannya, tetapi kami yang bekerja di lapangan," jelasnya.
Sebuah sistem di mana keringat atlet menjadi komoditas untuk melobi anggaran, sementara sang atlet sendiri terlupakan.
Menanggapi kritik ini, Ketua KORMI Kota Surabaya, Muhammad Sunar meminta publik untuk bersikap maklum.
Ia mengajukan argumentasi historis, membandingkan usia KORMI di Surabaya yang baru 15 tahun dengan KONI yang telah mapan selama 65 tahun. Menurutnya, KORMI masih dalam fase perjuangan, sama seperti KONI di masa-masa awalnya.
"Jangan membandingkan kami seperti KONI. Kami akan terus berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan semangat gotong royong dan saling menghargai," ujarnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Jefri Hadi |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi