PURWOREJO - Perwakilan Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kabupaten Purworejo menggelar audiensi dengan DPRD Purworejo dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purworejo.
Pertemuan itu dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait ketidakikutsertaan Guru Wiyata Bhakti TK dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.
Kedatangan mereka diterima langsung oleh Komisi IV yang membidangi pendidikan dan olahraga, di ruang DPRD Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (12/03/2021).
Ketua Ikatan Wiyata Bhakti TK Kabupaten Purworejo, Wahyu Widiyanti menyampaikan aspirasi terkait program pemerintah tentang seleksi PPPK.
"Kami dengar kuota untuk TK tidak ada, makanya kami kesini mengusulkan tahun-tahun yang akan datang diadakan formasi untuk guru swasta Wiyata Bhakti TK," katanya.
Lebih lanjut, Wahyu mengungkapkan, Guru Wiyata Bhakti TK di Kabupaten Purworejo saat ini ada sekitar 697 orang dan dari semua guru tersebut ada yang belum mendapatkan upah kesejahteraan yang layak.
"Kami menerima honor bervariasi, mulai besaran Rp 165 ribu perbulan. Namun pekerjaan kita ini dari hati untuk mengabdi dengan keikhlasan dan dengan niat ibadah," ungkapnya.
Dikatakannya, pemerintah juga telah memberikan tunjangan insentif tiga bulan atau triwulan, namun tidak semua guru bisa mendapatkan, termasuk kesempatan sertifikasi guru, namun tidak semua guru bisa mengikutinya.
"Kami berharap usulan Guru Wiyata Bhakti TK Swasta bisa ditindaklanjuti dan tahun- tahun mendatang ada formasi seleksi PPPK untuk guru TK swasta," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purworejo, Nancy Megawati Hadisusilo mengatakan, hanya terdapat 3 TK Negeri dan 188 Guru PNS di Purworejo. Guru PNS TK itu tersebar di 174 TK swasta dan 14 di TK negeri pembina.
"Kalau untuk usulan tahun ini belum ada untuk TK, baru SD dan SMP, karena yang dibutuhkan untuk sekolah negeri sementara yang banyak dibutuhkan baru SD dan SMP," katanya.
Terkait audiensi bersama Guru Wiyata Bhakti TK Swasta, Nancy mengaku masih akan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan pimpinan untuk perencanaan formasi kedepanya.
"Kita sebenarnya juga sangat memahami sekali, karena mereka sudah lama tapi kalau melihat dari formasi yang ada kan kita mengusulkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerjanya, jadi kebutuhan yang riil sekarang berapa yang dibutuhkan juga berapa, jadi kalau kita mengusulkan sekarang padahal jumlah TK negerinya baru hanya ada 3, sementara PNS-nya ada 188, jadi sementara untuk saat ini guru PNS TK masih berlebih," pungkas Nancy. (Widarto)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Agus Sulistya |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi