JEMBER - Ketua Aktivis Pendidikan Jawa Timur, Ilham Wahyudi minta Pemkab Jember tetap komitmen, selenggarakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagaimana usulan semula.
Jumlah kuota yang diusulkan sebanyak 4328 untuk Kebupaten Jember, menurut Ilham, jangan sampai dikurangi hanya karena semakin bengkaknya anggaran di belakang.
"Pemerintah daerah, seyogyanya tidak usah ragu untuk mengangkat ASN P3K. Karena perekrutan ini, adalah memang program pusat pengadaan 1 juta guru," papar Ilham, menanggapi salah satu pandangan fraksi yang kurang sepakat dengan pengadaan ASN P3K dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2022, di gedung DPRD Jember, Selasa (9/11/2021) kemaren .
Menurut Ilham, jika bicara penggajian Mendikbud sudah tegas menyampaikan, bahwa gaji P3K diambilkan dari dana DAU yang digelontorkan ke daerah.
"Ini sebenarnya bukan masalah. Tinggal bagaimana pemerintah daerah bisa berkomunikasi dengan pusat itu saja," tegas Ilham dengan nada lantang.
Aktivis ini kembali mengingatkan, jika Pemkab Jember meniadakan perekrutan ASN sementara kondisi guru di lapangan sangat banyak, hal itu akan menjadi persoalan besar.
"Pengadaan P3K Jember, wajib terselenggara. Kita hitung, berapa ribu yang akan pensiun beberapa tahun kedepan. Mau jadi apa nanti dunia pendidikan Jember, kalau guru kurang, siapa yang bertanggungjawab," ujar Ilham menambahkan.
Ilham kembali mengingatkan, bahwa dasar perekrutan Bahkan dalam UU APBD 2021 pasal 1 ayat 21 bahwa dana DAU minimal 25 persen bisa digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia.
"Dimana salah satunya untuk pendidikan sebesar 19 triliun. Dimana di dalamnya juga hak untuk pembayaran gaji non PNS. Jadi kami seluruh honorer sangat tidak sepakat ASN P3K ditiadakan ," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Imam Hairon |
| Editor | : Bahrullah |
Komentar & Reaksi