SITUBONDO - Dalam rangka memaksimalkan program kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan di seluruh sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Komisi IV DPRD Situbondo melakukan kunjungan kerja kepada MKKS, K3S, Korwil di Wilayah tengah bertempat di SDN 2 sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Senin (8/5/2023).
Anggota Komisi IV DPRD Situbondo, H. Tolak Atin mengatakan, pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebupaten Situbondo hari ini melakukan kunjungan kerja ke Wilayah tengah untuk menyerap aspirasi dari kepala sekolah dan Korwil terkait permasalahan yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
"Komisi IV DPRD Situbondo sangat mengapresiasi dan mendukung penuh terhadap ide ide serta gagasan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo terkait adanya program pelaksanaan kurikulum merdeka kepada semua sekolah baik SD maupun SMP yang ada di Kabupaten Situbondo untuk bisa dilaksanakannya," ujarnya.
Atin menambahkan, kunjungan kerja yang dilakukan dimulai dari Korwil Kerja Kapongan, Mangaran, Panji, Situbondo, Panarukan dan Wilker Kendit.
"Dari 6 wilker ini kita kumpulkan jadi satu di SDN 2 Sumberkolak Panarukan yang tujuannya untuk memberikan solusi, menginventarisasi permasalahan permasalahan yang muncul terkait masalah masalah kurikulum merdeka, sehingga pelaksanaannya nanti akan lebih sempurna," jelasnya.
Selanjutnya, pihaknya juga menanyakan masalah kekurangan Kepala Sekolah yang saat ini banyak yang sudah memasuki pensiun.
"Ini perlu ada perhatian serius dari Pemkab Situbondo dalam hal ini Dispendikbud untuk mempersiapkan diri kader kadernya dari tenaga pendidik yang ada di masing-masing masing sekolah untuk bisa mengembangkan karirnya menjadi Kepala Sekolah," tandasnya.
Sehingga, kata dia, ketika sudah ada rekrutmen Kasek, kader ini sudah bisa langsung disiapkan.
"Dengan adanya rekrutmen Kasek tersebut Dispendikbud harus punya kemampuan untuk memprotek tenaga pendidik yang ada di lingkungan Dispendikbud baik itu ASN maupun non ASN," ucapnya.
Lebih lanjut, Atin menegaskan, bahwa protek ini tidak hanya pada kewajibannya saja, tetapi hak haknya harus juga diproteksi.
Ia mengutarakan, ketika ada salah satu ASN yang dilakukan tidak wajar, maka harus diproteksi dan ada advokasi dari Dispendikbud untuk benar-benar dibela hak-haknya.
Dan ketika ada salah satu ASN yang mau dimutasi, lanjut dia, sebelumnya harus ada koordinasi antara BKPSDM sebagai OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada OPD Dinas, tidak kemudian serta merta melakukan mutasi tanpa ada koordinasi, ini jangan sampai terjadi.
"Artinya mutasi ini harus benar benar memperhatikan aspek, tujuannya untuk mendorong bagaimana ketika ASN dimutasi ada semangat kerja, sehingga yang bersangkutan setelah dimutasi mampu melaksanakan tugas sebagaimana tupoksinya, apalagi yang dimutasi itu tenaga pendidik," terangnya.
Tenaga pendidik tersebut, menurutnya, bukan hanya normatif dalam melaksanakan kewajibannya saja.
"Tetapi ada tanggungjawab moral bagaimana seorang pendidik mampu memberikan wejangan sehingga berdampak terhadap perilaku dan karakter siswa, ini sebenarnya yang kita harapkan," ujarnya.
Pihaknya juga berharap dari kunjungan kerja ke Korwil tengah ini para Kepala sekolah dan Korwil dapat memaksimalkan pelayanan dasar, sehingga pelayanan yang dilakukan oleh Pemkab lebih maksimal dan nyaman untuk dilaksanakan.
"Jadi siswanya ketika menerima Pendidikan kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan nanti, mereka akan merasa nyaman," katanya.
Pada acara Kunker Komisi IV DPRD ke Wilker tengah para perwakilan Kepala Sekolah dan Korwil diberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab dan usulan.
Dari masing-masing Kasek dan Korwil mayoritas banyak mengusulkan agar Guru PAI, Guru Olahraga Raga, Operator sekolah dan Kebun Sekolah diangkat menjadi ASN PPPK, kalau tidak bisa, minimal bisa menaikkan kesejahteraannya.
Dari Pertanyaan dan usulan dari Kasek dan Korwil tadi langsung dijawab oleh DPRD dan Kabid PPTK.
Semua usulan para Kasek dan DPRD akan diupayakan secara maksimal di TAPBD asalkan yang diusulkan tersebut masuk dalam dapodik dan yang bersangkutan ketika tes memenuhi passing grade.
Sementara Plt. Kadispendikbud Situbondo, Hj. Siti Aisyah mengatakan, kunjungan kerja Komisi IV DPRD ini tujuannya adalah bagaimana kedepan memajukan peningkatan mutu pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama.
"Banyak program-program yang harus kita laksanakan dengan mewujudkan profil pelajar pancasila. Nah, bagaimana kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila kalau didalam diri kita masing masing belum dapat mewujudkan profil itu," ujarnya.
Ia mengutarakan, ada enam elemen untuk mewujudkan profil pelajar pancasila, hal itu tentunya para Kasek dan Korwil sudah menguasai kurikulum tersebut.
"Sekarang ini ada nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak berorientasi pada pelayanan, loyalitas, kompeten, adaptif, bagaimana kita menciptakan nilai-nilai dasar sebagai ASN. Tentunya kalau selama kita masih banyak masalah di lapangan sulit rasanya kita untuk mewujudkannya," tuturnya.
Siti berharap melalui pertemuan tersebut nantinya bisa menghasilkan kebijakan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama ini ada jalan keluarnya.
Selain Dispendikbud kita juga ada dukungan dari Komisi IV DPRD, jadi nanti misalnya Bapak atau Ibu ada permasalahan apapun agar disampaikan di forum ini.
"Oleh karena itu, permasalahan sekecil apapun yang terjadi, tolong disampaikan kepada Dispendikbud, jangan sampai Dispendikbud sebelum bapak dan ibu ini melaporkan, sudah ada laporan dari masyarakat lain, ini jangan sampai terjadi," ujarnya.
Misalnya, kata dia, ada guru yang sakit tidak bisa mengajar, tahu tahu dilaporkan karena terkait peraturan ASN PP 94 tentang disiplin pegawai.
"Kalau bapak dan ibu tidak melaporkan anak buahnya tidak mengajar lama, dan ada guru selingkuh, banyak hutang, sehingga tidak fokus mengajar dan selalu menghindar setelah ditagih, masalah masalah seperti ini kalau tidak segera dilaporkan ke Dispendikbud, maka Bapak dan Ibu yang akan dikenakan sanksi," ungkapnya.
Sementara, untuk meminimalisir permasalahan yang ada, ia meminta untuk segera melapor kepada Dispendikbud.
"Nanti kita akan mencari jalan keluarnya. Hal sekecil apapun yang terjadi itu menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah kalau pernasalahan tersebut terjadi di lingkungan sekolah, walaupun daun yang gugur dari pohon sampai mengakibatkan genteng itu boco, itu menjadi tanggung jawab Kepala Sekokah. Jangan hanya bisa meminta, memohon, nulis proposal kalau sekolahannya sudah ambruk," tegasnya.
Ia menduga kemungkinan terjadi karena Kaseknya tidak ada perhatian, sehingga membuat ambruknya gedung sekolah tersebut.
"Ini jangan sampai terjadi. Sebab, gedung sekolah yang bapak dan ibu tempati itu menjadi milik kita bersama, kalau merasa memiliki tentu akan sayang, ada sedikit kotor mesti dibersihkan. ini contoh kecil yang menjadi tanggung jawab," ujarnya.
Selain itu, ketika ada persoalan pihaknya juga meminta agar diselesaikan bersama terlebih dahulu.
"Tolong dirembuk bersama dulu, jangan sampai mencuat ke permukaan apalagi sampai diketahui masyarakat banyak, ini yang tidak kita kehendaki," pintanya.
Dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Situbondo, katanya, harus dilakukan secara bersama-bersama.
"Kita harus bergandengan tangan, kondusifitas lembaga harus kita lakukan bersama, jadi kurangi hal-hal yang tidak penting untuk kita lakukan, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Tanggung jawab kita itu banyak dan besar sekali, karena berat menyandang status guru ini selain menguasai 4 kompetensi," ujarnya.
Kompetensi tersebut, kata dia, adalah kompetensi kepribadian, tidak bisa dipelajari dan tergantung dari niat masing-masing.
"Kalau kita sadar siapa kita tentu kita memberikan contoh tauladan yang baik kepada siapapun, apalagi di lingkungan sekolahnya," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi