LAMONGAN - Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Lamongan mendukung penuh dan mengapresiasi munculnya Rancangan Undang - Undang (RUU) larangan minuman beralkohol atau miras.
Ketua DPC PPP Kabupaten Lamongan, Naim sangat mengapresiasi munculnya RUU larangan minuman keras dalam program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR RI.
"Sebagai inisiator dan diprakarsai oleh F-PPP DPR RI tahun ini 2021, dan sudah masuk di prolegnas. Dimana beberapa tahun yang lalu terbengkalai artinya kita tidak lama lagi punya UU larangan minuman keras," ujar politikus PPP yang dikenal santun dan sederhana ini, Senin (19/4/2021).
Ketua Fraksi PNRI DPRD Lamongan ini, menambahkan bahwa dengan lahirnya RUU yang nantinya menjadi UU larangan miras, diharapkan akan bisa memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat.
"Selain itu juga bisa menyelamatkan generasi kita, agar generasi masa depan bangsa jauh dari tindakan- tindakan kriminal, kejahatan, dan kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga," tambah anggota Komisi A DPRD Lamongan ini.
Naim bersyukur, Kabupaten Lamongan sudah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
"Meskipun saat itu belum ada undang - undang yang mengaturnya, tetapi kami memakai Perpres nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol," tegasnya
Tidak hanya itu, Naim juga mengungkap tentang Peraturan Menteri Perdaganga Nomor 25 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.
"Maka jika larangan minuman keras sudah menjadi undang - undang. Kami DPRD dan pemerintah daerah Lamongan akan melakukan penyesuaian sehingga subtansi perda akan lebih sempurna. Sekali lagi kami DPC PPP Lamongan berdoa dan mendorong agar RUU tersebut, segara terwujud menjadi UU," pungkasnya
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : M Nur Ali Zulfikar |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi