BONDOWOSO - Meski sudah ada usulan dan saran dari Ketua DPRD Bondowoso H.Ahmad Dhafir agar CPNS tetap diadakan, politisi (Partai Persatuan Pembangunan) PPP H.Imam Thahir minta Bupati Salwa tidak melakukan pelanggaran terkait rekrutmen CPNS Tahun 2021.
Menurutnya, jika memang dalam aturan anggaran tersebut tidak masuk di APBD, bupati tidak boleh terlalu memaksakan mengingat kondisi anggaran refocusing atau sedang mengalami defisit anggaran.
"Kalau APBDnya tidak ada, masak seorang Bupati Bondowoso yang dipilih rakyat harus melakukan seperti itu. Dari mana dia akan dapat biaya," tegas Thahir menanggapi pertanyaan wartawan, Kamis (27/05/2021) lewat sambungan selulernya.
Pengurus DPW PPP Jawa Timur ini sadar, bahwa menjadi PNS adalah hak masyarakat Bondowoso. Namun begitu, kondisi keuangan tidak memungkinkan.
"Menjadi PNS adalah hak setiap negara. Tapi ingat, tes CPNS itu harus diawali oleh APBD. Kalau DPRDnya tidak menganggarkan dari keputusan APBD lalu Bupati itu dasarnya," sambungnya.
Kendati begitu, dirinya masih yakin, persoalan CPNS Kabupaten Bondowoso masih banyak jalan keluarnya. Salah satunya, adalah merelakan sebagian hak DPRD untuk dialokasikan untuk CPNS.
"Kalau ada kerelaan seluruh atau sebagian dari dana Pokir untuk ini (tes CPNS) ini bagus. Karena dana Pokir yang sah menurut aturan, sah juga jika DPRD tidak menggunakan. Itu kan hak DPRD. Kalau sebagian, kan masih ada aspirasi di dalamnya," sebut politisi senior itu dengan tegas.
"Kebutuhan yang lebih urgen harus didahulukan, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Itu bisa," sambung Thahir.
Andaikan anggaran Pokir tidak memungkinkan untuk dipindahkan, Thahir juga mengusulkan agar Pemkab Bondowoso bisa diusulkan lewat PAK.
"Andai kodisi tidak difisit, kemungkinan itu bisa dianggarkan dari PAK untuk biaya rekrutmen CPNS itu," lugasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Soekaryo dengan tegas menyatakan akan meniadakan perekrutan CPNS Tahun 2021.
Dirinya memastikan, bahwa anggaran APBD Kabupaten Bondowoso mengalami defisit akibat refokusing.
Sementara Ketua DPRD Bondowoso, H.Ahmad Dhafir meminta agara tes CPNS tetap dilaksanakan.
Dhafir mengusulkan, anggaran pembangunan infrastruktur kantor pemerintah yang tidak begitu penting sementara ditiadakan dan dipindahkan untuk CPNS.
Selain menciptakan lapangan kerja, CPNS juga merupakan kebutuhan vital yang sangat dibutuhkan oleh Bondowoso.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi