JEMBER – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H.Faisol menolak wacana sanksi pembekuan terhadap organisasi silat.
Menurutnya, apa yang terjadi selama ini, itu adalah ulah oknum. Sementara organisasi atau perguruan silatnya tidak semestinya dilibatkan dalam persoalan tersebut.
Selain itu, kata dia, pencak silat adalah budaya bela diri asli Indonesia yang wajib dilestarikan. Bukan justru diwacanakan akan disanksi pembekuan.
“Wacana pembekuan pencak silat di Kabupaten Jember menurut saya, kurang tepat jika rencana itu diputuskan. Karena ini, melemahkan pesilat kita. Padahal pencak silat ini adalah olah raga nasional,” terang H.Faisol, saat dimintai keterangan, Selasa (08/06/2021) di kediamannya.
Kata dia, dari beberapa persoalan yang terjadi, masih banyak jalan lain yang bisa ditempuh dan dilakukan. Tanpa harus, melakukan pembekuan.
Dirinya meminta Pemerintah Kabupaten Jember, untuk mempertimbangkan matang-matang setiap keputusan yang akan diambil.
“Kita semua harus bisa menahan diri, agar kejadian yang dilakukan oleh oknum itu tidak terjadi kembali,” paparnya.
Lebih jauh legislator partai berlambang kakbah ini menyampaikan, dari persoalan ini butuh duduk bersama antara ketua perguruan silat.
“Kita berabayyun bersama, melakukan introspeksi diri menyatukan visi dan missi. Kalau perlu, kita deklarasi damai bersama, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, DPRD, Wakil Bupati, Kapolres Jember sempat memanggil dua perguruan silat (PSHT dan GASMI), yang sebelumnya terlibat kontak fisik, hingga berujung ke ranah hukum.
Namun, upaya mediasi tersebut gagal. Karena pihak PSHT menganggap pertemuan tersebut tidak mewakili semua perguruan. (Fatah Ilham/Mg)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Imam Hairon |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi