PURWOREJO - Sejumlah pegawai dari UPT Puskesmas Cangkrep, Purworejo, Jawa Tengah, mendatangi kantor DPRD Purworejo, pada Kamis (26/8/2021).
Kedatangan mereka ditrima langsung oleh Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setyabudi, Komisi 4 DPRD dan sejumlah anggota DPRD lain.
Mereka datang ke DPRD guna menyampaikan aduan atas ancaman kerja yang diduga dilakukan oleh pimpinan UPT Puskesmas Cangkrep terhadap sejumlah pegawai, sehingga menjadikan ketidakharmonisan hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan dalam bekerja di UPT Puskesmas itu.
Perwakilan pegawai Puskesmas yang datang ke DPRD Purworejo itu diantaranya Rusmiyatun, Junet sebagai pelaksana gizi, Sribudi Ningsih dan Widaryanti sebagai bidan pelaksana di UPT Puskesmas Cangkrep.
Sribudi Ningsih mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD guna menyampaikan aspirasi dan gendu-gendu roso, yaitu menyampaikan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para pegawai Puskesmas dikarenakan adanya kesenjangan antara pimpinan dan pegawai, selain itu juga ada ancaman perpindahan pegawai dengan unsur suka tidak suka yang dilakukan oleh pimpinan Puskesmas. Tak hanya itu, pegawai merasa kurangnya ada keterbukaan terkait JKN di puskesmas itu selama ada pimpinan baru itu.
“Kami sudah menyampaikan permasalahan ini kepada kepala dinas kesehatan dan ke Sekda Purworejo, namun hingga saat ini belum ada tindakan yang pasti untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ungkap Sribudi saat ditemui usai bertemu dengan DPRD.
Rusmiyatun menambahkan, banyak koordinasi yang tidak bagus terjadi dalam hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan di Puskesmas itu bahkan terjadi diskriminasi antara keduanya.
“Ada kubu-kubuan di dalam Puskesmas, pimpinan lebih menyukai pegawai muda sedangkan koordinasi harusnya dikomunikasikan juga dengan yang tua, khususnya yang lebih berpengalaman untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” terangnya.
Dalam pengaduan itu, para pegawai meminta DPRD untuk memberikan rekomendasi ke Dinas terkait atau Badan Kepegawaian Daerah untuk memindahkan kepala UPT Puskesmas Cangkrep ke tempat lain.
"Harapanya ya jujur aja kami minta ganti pimpinan," tegasnya.
Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setyabudi, mengaku masih akan melihat lebih jauh lagi atas aduan yang disampaikan oleh pegawai UPT Puskesmas Cangkrep, karena laporan dianggap baru sepihak dari pegawai.
"Kami bersama Komisi 4 masih akan menelaah lebih lanjut apa si yang sebenarnya terjadi di UPT Puskesmas Cangkrep, dari hasil telaah itulah nantinya kami bisa mengambil sikap, apalagi ini terkait dengan PNS maka kami akan koordinasi dengan instansi berwenang, yaitu ke Sekda maupun ke BKD Purworejo," ujarnya.
Disampaikan, guna menyelesaikan masalah itu, DPRD mengaku akan menempuh jalur mediasi antara keduanya atau melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BKD, agar persoalan itu bisa cepat selesai dan tidak mengganggu pelayanan di UPT Puskesmas Cangkrep.
"Ya nanti apakah akan dilakukan mediasi atau koordinasi dengan BKD setelah kami memperoleh hasil dalam menelaah secara obyektif persoalan itu, agar permasalahan iu cepet selesai dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Komisi 4 DPRD Purworejo, Muhammad Abdulah, menanggapi, bahwa pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan dan optimal terlebih di masa pandemi ini, apalagi Puskemas merupakan salah satu instansi yang menangani kesehatan dan sangat vital di masa pandemi ini.
"Terkait beberapa yang diadukan oleh para pegawai, tentu ini akan kita jadikan informasi awal dan kita masih perlu melakukan cek and ricek terkait masalah itu, baru bisa menentukan langkah-langkah apa yang bisa kami lakukan terhadap masalah itu," katanya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Widiarto |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi