BANYUWANGI- Ratusan sopir dump truk unjuk rasa di depan kantor Bupati Banyuwangi. Truk-truk yang dibawanya diparkir di depan Jalan A. Yani, Senin (20/9/2021).
Para sopir truk yang tergabung dalam Asosiasi Armada Material Banyuwangi (AMBI), yang biasanya mengangkut pasir itu, menuntut adanya keseragaman aturan mengenai batas tinggi muatan truk.
Sebab, akibat muatan material secara berlebihan membuat jalanan tidak lagi mampu menahan beban kendaraan. Sehingga menjadi ambles, berlubang, dan rusak sana sini. Khususnya di wilayah yang memiliki area tambang galian C.
"Pandangan kami sangat sederhana, kurangi jumlah muatan secara menyeluruh di seluruh wilayah hukum Kabupaten Banyuwangi," tegas Korlap Aksi, Gus Ridwan, saat membacakan surat kepada Bupati Banyuwangi.
Pihaknya menolak keras penertiban secara kedaerahan, karena itu bisa menyebabkan para sopir dump truk dan para pengusaha angkutan material mengalami kerugian yang sangat besar.
Mereka hanya meminta semua proyek infrastruktur pemerintah wajib menggunakan dimensi standar yang diizinkan oleh undang-undang.
"Tertibkan dimensi bak kendaraan armada material se Kabupaten Banyuwangi, perintahkan para bawahan Ibu (Bupati Banyuwangi). Maka jalan akan lebih awet dan tahan lama, APBD akan hemat bisa dialihkan untuk kemanfaatan lainnya," ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah, serta perusahaan mitra kerja pemerintah, supaya tidak memaksa mereka melakukan pelanggaran.
"Karena tekanan, merekalah yang hanya menerima kendaraan yang overload dan over dimensi, adalah penyebab utama semua persoalan kerusakan di jalan, mahalnya perawatan kendaraan, dan konflik horizontal masyarakat sekitar wilayah galian C," ungkapnya.
Untuk itu pihaknya memohon kepada Bupati Banyuwangi agar menyampaikan kepada aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan menindak armada yang melebihi kapasitas standar.
Ridwan menyebut, apa yang pihaknya lakukan hari ini adalah cara mewujudkan cita-cita pembangunan. Mereka berharap bisa mendapatkan atensi dari Pemkab Banyuwangi.
"Besar harapan kami upaya ini mendapat sambutan baik, kami meyakini dukungan pemerintah melalui penerapan penegakan hukum yang benar dan adil, khususnya dalam persoalan ini pasti akan berdampak pada terwujudnya atmosfir bisnis material yang sehat dan baik secara berkesinambungan," lugasnya.
Aksi mereka akhirnya mendapat tanggapan pihak Pemkab Banyuwangi. Perwakilan mereka diterima Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banyuwangi Dwi Yanto, dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi Danang Hartanto, serta perwakilan pejabat terkait di ruang mediasi. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi