SUARA INDONESIA

Tanyakan Proges Pelaporan Kasus Dugaan Penyalahgunaan DD, Warga di Purworejo Datangi Inspektorat

Widiarto - 20 September 2021 | 16:09
Peristiwa Daerah Tanyakan Proges Pelaporan Kasus Dugaan Penyalahgunaan DD, Warga di Purworejo Datangi Inspektorat

PURWOREJO - Puluhan warga desa Kemiri Kidul, Kecamatan Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah, mendatangi kantor Inspectorat Kabupaten Purworejo, pada Senin (20/9/2021). 

Warga mendatangi inspektorat guna menanyakan progres pelaporan kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun 2016 hingga 2020 di Desa Kemiri Kidul, serta menanyakan kepastian tindak lanjut kasus tersebut. Warga sudah menunggu hingga satu tahun lebih terkait perkembangan kasus itu.

Kedatangan warga tersebut diterima oleh Inspektur Pembantu II Yuli Dwi Praptanto beserta jajarannya. Kedua belah pihak kemudian melakukan audiensi mengenai progres kasus yang telah dilaporkan warga tersebut di Aula Inspektorat Kabupaten Purworejo. 

Dalam audiensi didapatkan keputusan bahwa dalam dua minggu kedepan akan ada pemberitahuan progres kasus tersebut kepada warga.

Fajar Nugroho Trisunu, salah satu perwakilan warga Desa Kemiri Kidul, Kecamatan Kemiri mengemukakan, pihaknya tidak bisa mendeskripsikan secara rinci semua dugaan penyimpangan yang dilaporkan. Yang jelas terlihat mata adalah dugaan penyimpangan pengadaan mesin molen (pengaduk semen) dan jalan desa dengan menggunakan anggaran DD.

"Saya tidak bisa menghitung secara terperinci, oleh karena itu saat ini sedang dihitung oleh inspektorat dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Purworejo. Tapi yang terlihat jelas adalah pengadaan dua molen, tetapi cuma dibeli satu. Kemudian jalan harusnya dibangun pada tahun 2018 menggunakan anggaran DD 2018 tapi dibangun pada 2019 dengan anggaran baru lagi," ungkapnya saat ditemui usai audiensi, pada Senin (20/9/2021).

Selanjutnya, pihaknya bersama warga juga sempat mengukur proyek irigasi yang pada perencanaan anggaran desa 960 meter tetapi realisasinya hanya 125 meter. Yang dilaporkan adalah anggaran desa tahun 2016 hingga 2020. 

"Jadi selisih-selisih itu yang kita laporkan, kemudian ditindak lanjuti oleh Inspektorat," katanya.

Dijelaskan, kedatangan sekitar 36 perwakilan warga desa ke Inspektorat ini juga untuk meminta kepastian kapan penghitungan audit fisik selesai. Karena selama ini progresnya sudah sekitar satu tahun lebih belum ada kepastian. Pihaknya secara pribadi sudah sering menanyakan kepastian progres laporan, tetapi hasilnya tidak memuaskan sehingga akhirnya para warga memutuskan untuk ramai-ramai datang ke Inspektorat. 

"Tapi tadi kami sudah lumayan puas karena sudah ada jawaban dari Inspektorat akan ada pemberitahuan progres pada dua minggu kedepan. Walaupun itu belum pasti tapi setidaknya kami memiliki harapan dua minggu kedepan ada progres," terangnya.

Sebelumnya, ungkapnya, pihaknya bersama warga tidak tahu harus melapor kemana dengan adanya dugaan penyimpangan di desanya. Pihaknya sempat melapor ke Gubernur Jawa Tengah, Kecamatan Kemiri, Dinpermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Purworejo hingga akhirnya melapor ke Inspektorat dan diteruskan ke Polres Purworejo.

"Sempat lapor ke gubernur lewat laporgub online, sempat ada tanggapan juga tetapi karena laporan kurang lengkap sehingga tidak ada tindak lanjut. Hingga akhirnya kami lapor ke kecamatan dan sekarang sampai Inspektorat, karena awalnya kami memang benar-benar tidak tahu harus lapor kemana," ungkapnya.

Sementara itu, Yuli Dwi Praptanto, Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kabupaten Purworejo mengatakan, semua harus berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang ada dalam pemeriksaan. Saat ini progres masih dalam tahap penghitungan audit fisik oleh Dinas PUPR Purworejo dan sampai saat ini belum ada pemberitahuan bahwa penghitungan telah selesai. 

Sehingga pihaknya belum  bisa memutuskan secara pasti kapan tapapan penghitungan ini akan selesai. 

"Kami hanya bisa memperkirakan pada dua minggu kedepan dan tidak bisa menentukan secara pasti kapan. Tapi tentunya kami juga tetap mendorong dan terus berkoordinasi dengan pihak penghitung," jelasnya.

Untuk masalah audit fisik, lanjutnya, domainnya adalah dari pihak Dinas PUPR. Misalnya ada volume yang tidak sesuai dan lain sebagainya yang menguasai adalah pihak Dinas PUPR. 

"Analisis dari PUPR, nanti hasil dari sana kita rapatkan dengan tim kita," imbuhnya.

Sejauh ini, ungkapnya, setelah mendapat laporan warga mengenai dugaan penyimpangan tersebut, pihaknya bersama pihak Dinas PUPR kemudian mengecek pembangunan fisik di Desa Kemiri Kidul. Hal itu dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya bangunan fisik dengan anggran yang sebelumnya direncanakan. 

"Karena ada analisisnya dan sampai saat ini progres terus berjalan, kita juga terus koordinasi dengan semua pihak dalam kasus ini. Nanti setelah proses penghitungan ini selesai, kemudian akan diserahkan ke Polres Purworejo dalam bentuk LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)," sebutnya.

Pewarta : Widiarto
Editor : Nanang Habibi

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya

Featured SIN TV