MULIA - Bertempat di Sasana Kawonak Kantor Bupati Puncak Jaya Bappeda gelar monitoring dan evaluasi Program Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021, Senin (27/09/2021) lalu.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Tumiran, S.Sos, M.AP, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Yahya Wonorenggo, S.IP, Para Kepala OPD dan Sekretaris serta staf lainnya.
Dalam agenda tersebut, penyerapan anggaran yang selalu menjadi kendala tiap tahun turut disorot, khususnya realisasi fisik maupun non fisik. Kepala BPKAD Puncak Jaya, Yubelina Enumbi, SE angkat bicara tentang kegiatan Luncuran dan Hutang daerah.
"Tahun ini transfer dana DAK dari pusat agak terlambat karena keterlambatan mengirim laporan ke pusat, rata-rata pihak ketiga cuma mengandalkan uang muka sehingga mereka sampai saat ini tunggu pencairan baru dapat realisasi fisiknya, seharusnya pihak ketiganya berani kerja kalau ada modal," ujar Yubelina.
Dirinya menekankan bahwa kepala OPD yang mengelola Dana DAK dan OTSUS jangan sampai ada laporan yang terlambat karena akan mempengaruhi keterlambatan transfer dari pusat.
"Bagi para kepala OPD atau sekretaris supaya dana bisa cepat terserap dan cepat juga untuk buat laporannya, sehingga dana selanjutnya bisa cepat juga masuknya. Jika tidak cepat laporan dan keterlambatan dana itu bisa membebani Pemda jika sampai Luncuran ke tahun berikutnya yang menyebabkan jadi hutang pemda," tekan Yubelina.
Yubelina menjelaskan perbedaan kegiatan Luncuran dan Hutang. kalo hutang, apabila pekerjaan sudah 100% tapi pada akhir 31 Desember Pemda tidak mampu membayar itu tercatat sebagai hutang sedangkan Luncuran itu, kegiatan yang sudah berjalan realisasi fisik baru 30-40% itu menjadi kegiatan Luncuran tahun berikutnya.
"Yang harus diwaspadai jangan sampai kita bawa hutang, artinya kita tidak mampu untuk membayar sedangkan Pemda punya anggaran itu ada di karenakan respon pihak ketiga yang lambat kasih masuk tagihan, sehingga menjadi opini waktu pemeriksaan tercatat menjadi hutang bagi Pemda dan disarankan jika realisasi fisik sudah 100 persen untuk cepat menagih khusus untuk rekanan," jelasnya.
Adapun yang menghambat penyusunan APBD adalah kegiatan Luncuran yang seharusnya selesai di tahun sebelumnya dimunculkan kembali di tahun berikutnya sehingga alokasi anggaran DAU yang seharusnya bisa dipakai untuk kegiatan lain akhirnya ditutupi untuk kegiatan luncuran.
Hal ini juga menyebabkan terjadinya refocusing yang akan terjadi terus dan memotong anggaran di akhir tahun mencapai 23 miliar sehingga Pemda harus memikirkan untuk mengurangi kegiatan dari dinas agar bisa mencapai kondisi APBD 23 miliar tersebut.
"Harapannya pihak rekanan bisa cepat mengajukan tagihan jika realisasi sudah 100% sehingga tidak terjadi hutang," harap Yubel.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Puncak Jaya, Bertnadus T. Seleng, S.Sos, M.Si menerangkan bahwa pihaknya mengharapkan dengan adanya kegiatan Monitoring Evaluasi ini para Kepala OPD harus segera menyelesaikan kegiatan - kegiatan yang belum mencapai 100 persen dan mendorong agar pihak ketiga atau rekanan agar segera menuntaskan kegiatan tersebut.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mustakim Ali |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi