BANYUWANGI - Hearing di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, kaitan banyaknya data bantuan sosial (bansos) raib di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, pada Rabu (28/9/2022), ditunda.
Hearing tersebut ditunda lantaran pihak Kecamatan Sempu, Pemerintah Desa (Pemdes) serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Jambewangi, tidak hadir.
Rapat dengar pendapat itu hanya dihadiri pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB), aktivis yang mewakili warga Jambewangi, Wakil Ketua DPRD Ruliyono, serta Ketua Komisi I Irianto.
"Ditunda karena dari pihak kecamatan, dari pihak desa khususnya tidak datang. Bagaimana mau menyelesaikan persoalan, orang yang punya persoalan saja tidak datang. Karena harus dua arah," kata Ruliyono.
Meski demikian, lanjutnya, dewan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga tuntas. Karena menyangkut hajat orang tidak mampu.
Pasalnya, kata Ruli sapaan akrabnya, warga kurang mampu yang seharusnya mendapat bantuan pemerintah. Cuman karena data bansos terhapus, kemudian tidak mendapatkan haknya.
"Sebagai pimpinan dewan saya merasa persoalan ini wajib diperjuangkan. Bahkan persoalan ini saya kawal sendiri," cetusnya.
Sebelum hearing dijadwalkan ulang, Ruli menyebut, pihak Dinsos PPKB Banyuwangi ternyata sudah mencarikan solusi agar data yang terhapus bisa diajukan lagi.
"Kita minta ini diselesaikan secara komprehensif. Dari kami sendiri, minimal nanti memberikan stressing kepada Kepala Desa agar tidak terjadi hal seperti ini lagi," tegasnya.
Kadinsos PPKB Banyuwangi Henik Setyorini mengaku telah mengusulkan kembali data bansos di Jambewangi yang sempat terhapus.
"Adapun data yang terhapus itu ada 504 BPNT dan 590 PKH. Data ini merupakan irisan dan telah kami usulkan kembali," katanya.
Namun pihaknya belum bisa memberikan progres sudah berapa banyak data yang terinput kembali. Sebab aplikasi SIKS-NG yang digunakan untuk memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), lagi mengalami gangguan.
"SIKS-NG lagi maintenance. Kami sudah konfirmasi ke Pusdatin dan Kemensos, infonya lagi ada penambalan security. Jadi saya belum bisa memberikan progres, sudah terinput berapa," tutur Henik.
Sedangkan dari perwakilan aktivis, Sugiarto, mendesak DPRD Banyuwangi agar kembali menjadwalkan sesegera mungkin hearing kaitan persoalan tersebut.
"Agar tidak membias, sebab di bawah rancu. Karena terkesan saling lempar terkait siapa yang menghapus data penerima bansos di Desa Jambewangi itu," ucap pemerhati sosial asal Sempu ini.
Pihaknya tidak ingin persoalan ini berlarut-larut, karena banyak warga miskin di Desa Jambewangi yang harus segera mendapat haknya kembali.
Sugiarto mengaku, jika persoalan tersebut tidak menemukan titik temu, pihaknya akan melaporkan kepada pihak berwajib, terkait siapa yang harus bertanggungjawab atas raibnya ribuan data bansos ini.
"Jika terjadi human error tidak mungkin sebanyak itu data hilang. Kalau sistem pastinya desa lain juga mengalami hal serupa. Jadi kami hadir di DPRD Banyuwangi, dipertemukan dengan pihak terkait, agar semuanya jelas," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Bahrullah |
Komentar & Reaksi