BANYUWANGI - Kepala Desa Jambewangi, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) setempat membeberkan alasan tidak menghadiri hearing di DPRD Banyuwangi, pada Rabu (28/9/2022).
Ternyata mereka belum mendapatkan surat pemberitahuan adanya hearing terkait banyaknya data bantuan sosial (bansos) yang hilang di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, ini.
Kades Jambewangi, Maskur, mengaku heran setelah muncul pemberitaan bahwa hearing tersebut ditunda, karena pihak Kecamatan Sempu, dirinya serta pendamping PKH tidak hadir dalam rapat dengar pendapat itu.
"Saya cuma heran, kok di pemberitaan Kades Jambewangi tidak hadir. Padahal saya sendiri tidak dapat undangan hearing tersebut, terkait waktu dan kapan jadwalnya," beber Maskur saat dikonfirmasi media ini.
Hal senada dikatakan perwakilan pendamping PKH Desa Jambewangi, Misnanto. Pihaknya juga belum mendapatkan pemberitahuan serupa kaitan jadwal hearing tersebut. "Saya sendiri belum dapat undangan juga," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Banyuwangi menggelar hearing kaitan banyaknya data bansos yang hilang di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Rabu (28/9/2022).
Hearing tersebut ditunda lantaran pihak Kecamatan Sempu, Pemerintah Desa (Pemdes) serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Jambewangi, tidak hadir.
Rapat dengar pendapat itu hanya dihadiri pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB), aktivis yang mewakili warga Jambewangi, Wakil Ketua DPRD Ruliyono, serta Ketua Komisi I Irianto.
Permohonan hering tersebut diajukan oleh pemerhati sosial bernama Sugiarto, warga Sempu. Tujuan rapat ini, pihaknya menginginkan solusi agar ratusan warga miskin di Desa Jambewangi yang sebelumnya terhapus, bisa kembali mendapatkan haknya.
Selain itu, hearing tersebut diharapkan bisa menemukan titik terang, siapa orang yang diduga telah menghapus ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Jambewangi.
Pasalnya, pemerhati sosial itu menemukan adanya kejanggalan. Karena, banyaknya data KPM yang terhapus ini hanya di Desa Jambewangi. Sementara desa/kelurahan lain di Banyuwangi, tidak terjadi hal serupa.
Akibat KPM terhapus dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu, ada ratusan keluarga kurang mampu di Desa Jambewangi belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dari pemerintah.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi