PURWOREJO - Masyarakat terdampak pembangunan Bendung Bener yang belum menerima Uang Ganti Rugi (UGR) dari pemerintah mematok lahan mereka di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (12/01/2022).
Pematokan tersebut merupakan buntut dari unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Purworejo pada Selasa 11 Januari 2022 kemarin, akibat pematokan tersebut mengakibatkan salah satu akses menuju lokasi Proyek Bendungan Bener tidak dapat dilalui kendaraan.
Ketua Paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend) Eko Siswoyo, saat ditemui mengungkapkan, masyarakat sangat kecewa dengan sikap pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), yang terus melakukan upaya hukum.
“Padahal Pengadilan Negeri (PN) Purworejo telah mengabulkan gugatan PMH 1 dan PMH 2, namun mereka malah banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo, kemudian BPN masih akan kasasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Eko mengatakan, upaya hukum tersebut berimbas pada lamanya pembayaran ganti rugi yang seharusnya diterima masyarakat.
"Dampaknya juga terasa lebih berat ketika tanah masyarakat rusak akibat pengerjaan proyek, meski belum diberikan ganti rugi. Hari ini ada 7 bidang yang dipatok, meliputi lahan milik warga yang belum dibayar dan lahan diluar penlok,” kata Eko.
Eko menambahkan, pematokan tersebut dilakukan atas kesepakatan warga terdampak Bendung Bener dengan pelaksana proyek Bendungan Bener.
"Meski pematokan ini berakibat pada tertutupnya akses jalan menuju lokasi proyek itu karena tanah ini masih menjadi hak milik warga,” imbuhnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Agus Sulistya |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi