JAKARTA - Ketua Paguyuban Sekretaris Desa Kabupaten Cilacap, Ombang Widodo didampingi Juru Bicara pengurus persatuan perangkat desa Indonesia (PPDI) Cilacap menemui anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Teti Rohatiningsih di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (27/1/2023).
Dalam kesempatan itu, Ombang yang juga selaku pengurus persatuan perangkat desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cilacap menyampaikan kepada anggota Komisi II DPR RI berkaitan dengan perubahan undang-undang Desa.
Pihaknya meminta perubahan undang-undang Desa untuk dapat segera dituntaskan. Sehingga nantinya tidak menjadi polemik yang berkepanjangan.
"Kami minta agar perubahan undang-undang Desa segera dituntaskan sehingga tidak menjadi polemik berkepanjangan yang dapat mengganggu kenyamanan kami selaku perangkat desa," ujar pengurus PPDI Cilacap, Ombang Widodo usai menemui Anggota Komisi II DPR RI.
Ia meminta agar pemerintah memberi penjelasan terkait status perangkat desa dengan telah diterbitkannya undang-ndang yang mengatur tentang status perangkat, sebagaimana undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kami minta kejelasan status kami selaku perangkat Desa Indonesia sebagai Aparatur Pemerintah Desa dengan diterbitkannya undang-undang yang mengatur tentang status perangkat sebagaimana undang-undang tentang ASN," ungkapnya.
Ia menyampaikan, bahwa sejak jaman kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka dan kini berganti zaman milenial, perangkat desa masih belum jelas statusnya.
"Kami sampai saat ini masih belum jelas statusnya, entah di Departemen atau Kementerian mana yang mengelola data kami. Bahkan, untuk tercatat saja data kepegawaian, kami pun tidak tau," kata Ombang.
Lebih lanjut, pihaknya juga mendesak pemerintah untuk menindak tegas tindakan semena-mena pemecatan perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa.
"Kami minta pemerintah memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang bertindak semena-mena melakukan pemecatan perangkat desa apalagi yang sudah sampai ke PTUN," tegasnya.
Selain itu, ia juga menolak gagasan, ide yang menyatakan masa kerja perangkat desa sama dengan masa kerja Kepala Desa.
"Kami perangkat desa bukanlah jabatan politik, akan tetapi kami menjadi perangkat desa melalui seleksi akademik. Dan kami menjalankan fungsi sebagai penyelengara tata kelola administrasi desa, baik itu perencanaan, penyelengara dan pelaksana kegiatan pembangunan di Desa," tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemerintah agar memfasilitasi peningkatan kapasitas perangkat desa sebagai ajang peningkatan kemampuan dalam menunjang profesionalisme kerja.
"Kami juga mendorong pemerintah untuk dapat memberikan honor atau insentif terhadap ketua RT dan RW sebagai lembaga kemasyarakatan desa," pungkas Ombang.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Satria Galih Saputra |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi