Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan pungli pengadaan proyek yang dilakukan sejumlah oknum pejabat di Pemkab Tapteng.
Koordinator aksi, Akdinul Akbar mengatakan, pihaknya menuntut dugaan pungli yaitu. pengutipan fee proyek sebesar 15 persen terhadap kontraktor yang dilakukan oleh SH, pejabat di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tapteng segera diusut.
“Kami juga menduga, pengutipan itu juga ada keterlibatan sekretaris daerah. Untuk itu, kami mendesak agar Pj Bupati Sugeng Riyanta supaya secepatnya mengusut tuntas dugaan pungli di tubuh pemerintah kabupaten,” pekik Akbar, menggunakan pelantang suara di depan Kantor Pemkab Tapteng.
Setelah mendapat informasi dari pegawai pemkab bahwa PJ bupati tidak berada di kantornya, massa melanjutkan aksinya ke gedung DPRD Tapteng.
Kedatangan ratusan massa yang terdiri dari Ikatan Pemuda Remaja Masjid (IPRM), Kokam, serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini, disambut oleh anggota DPRD. Dewan meminta 10 perwakilan dari massa duduk bersama di ruang rapat.
Di dalam ruang rapat tersebut, Akdinul Akbar meminta DPRD Tapteng agar memanggil SH dan oknum pejabat yang terlibat untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD.
“Kami juga berharap agar bapak-bapak wakil rakyat dapat menuntaskan pungli yang terjadi di Pemerintah Tapteng ini. Karena bisa merusak dan mengganggu jalannya pembangunan di bumi Tapteng," tuntutnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lamhot Naibaho |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi