JEMBER, SUARA INDONESIA - Kamiludin, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, merespon cepat anggotanya yang diadukan ke Bawaslu perihal gambar bakal calon Bupati Jember.
Kamil melihat, baner yang dipampang oleh anggotanya tidak berisi ajakan. Sehingga, persoalan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan mengingat sampai saat ini masih belum ada penetapan calon.
Andaikan ada dugaan tidak netral pejabat di bawahnya, menurut Kamil, itu merupakan tindakan spontanitas karena mencontoh bapaknya yang di atas.
"Kepala desa diminta netral, sementara Bupati Jember (H.Hendy Siswanto) terang-terang promosi di group pejabat melakukan ajakan. Ini yang memberi contoh bupatinya," lantang Kamiludin, Kamis (12/07/2024) di hadapan sejumlah wartawan.
Aktivis ini mensinyalir, ada dugaan keterlibatan beberapa camat yang turut serta ikut memberikan dukungan terang-terangan kepada bakal calon.
"Kami berbicara menggunakan data. Sekali lagi, tolong kalau mau bicara netralitas kepada kepala desa, pimpinan di atas harus memberikan contoh dulu," sindirnya.
Jika nanti, anggotanya salah satu anggotanya (kepala desa di Jember), ditindak karena dianggap berpotensi melanggar Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka dia tegas mengatakan, Bupati Hendy dan beberapa pejabatnya yang tidak netral juga harus ditindak sama.
"Karena kami memiliki bukti Bupati Jember, terang-terangan melakukan promosi melalui group pejabat. Bahkan diamini oleh pejabat lain. Ini kan contoh tidak baik namanya," sambungnya.
Kepala Desa Sidomulyo ini mengajak, masyarakat Jember harus cerdas berpolitik dan berani melaporkan jika ada pejabat yang notabene adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut berkampanye.
"Laporkan. Tujuannya, agar iklim politik sehat. Jika ada pejabat atau ASN yang terang-terangan berpolitik, silahkan laporkan," tuturnya.
Sampai berita ini ditulis, Bupati Jember H.Hendy Siswanto masih belum berhasil dikonfirmasi.
Sementara anggota DPRD Jember Siswono dengan lantang mengingatkan para pejabat, eselon dan camat, untuk tidak ikut terlibat politik praktis.
"Baik secara langsung dan tidak langsung ikut mendukung salah satu calon. Kami bisa saja nanti lewat komisi A tidak segan memanggil dan meneruskan kepada pihak terkait," ujarnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Tamara F |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi