SUARA INDONESIA, TRENGGALEK - Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) Trenggalek dalam asumsi rancangan APBD tahun 2024 mengalami kenaikan. Hal itu terjadi karena adanya beberapa rencana penambahan dari beberapa sektor.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam usai rapat badan anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam membahas finalisasi pembahasan rancangan APBD tahun 2024, Kamis (23/11/2023).
"Prinsip yang menjadi prioritas di RAPBD Tahun 2024 adalah menjaga kualitas APBD untuk kemajuan Trenggalek," ucap Samsul.
Disampaikan Samsul, hal diantaranya mengenai beberapa program strategis daerah, belanja wajib dan infrastruktur. Selain itu juga ploting anggaran skala prioritas serta anggaran yang digunakan untuk beberapa kepentingan bagi masyarakat.
"Terkait rancangan APBD tahun 2024 mengalami kenaikan dalam asumsi rancangan, dimana sebelumnya Rp 1,8 triliun ada penambahan pada beberapa sektor sebesar Rp 42 miliar," ungkap Samsul.
"Kemarin juga di dorong peningkatan PAD sehingga ada kenaikan yang signifikan karena dalam PAD tahun depan ada asumsi penambahan sebesar Rp 11 miliar ditambah Rp 42 miliar sehingga total PAD tahun depan hampir mencapai Rp 298 miliar," imbuhnya.
Samsul mengatakan, untuk pelaksanaan kegiatan dalam skala prioritas seperti infrastruktur lebih kepada menindaklanjuti kerusakan akibat bencana alam tepatnya di Kecamatan Munjungan.
"Dalam tragedi bencana alam ada beberapa jembatan harus dilakukan penanggulangan dini agar tidak mengalami kerusakan yang berat," tandasnya.
Samsul mengakui memang ada beberapa jembatan yang mengalami patah pada penyangga, dan didorong ada rasionalisasi pada kegiatan PUPR untuk digunakan dalam kegiatan itu sekitar Rp 500 juta.
"Karena itu bencana, maka harus segera di atasi secara bertahap. Harapan pemerintah daerah untuk lebih mendorong agar ada pencegahan kerusakan yang lebih parah," ujarnya.
"Hasilnya dari finalisasi rancangan APBD tahun depan akan disahkan pada hari Sabtu," lanjutnya.
Samsul menegaskan intinya banggar membahas untuk dilanjutkan dan sudah selesai sehingga akan segera diagendakan pengesahan. "Pengesahan sendiri akan di agendakan dalam rapat paripurna pada hari sabtu," katanya.
"Hal itu telah sesuai dengan ketentuan bahwa sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir maka pembahasan APBD harus di selesaikan. Selanjutnya akan disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi," pungkas Samsul. (Adv)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : Satria Galih Saputra |
Komentar & Reaksi