TRENGGALEK - Polemik rencana impor beras oleh pemerintah membuat sejumlah pihak angkat bicara. Salah satunya Nurhadi Rokhmad Ketua DPC Partai Gerindra Trenggalek.
"Saya tegas menolak impor beras. Karena, jika sampai beras impor nanti masuk ke wilayah, pasti akan merugikan masyarakat khususnya petani," tegas Nurhadi.
Menurutnya, jika itu terjadi akan merusak harga beras di wilayah. Apalagi, saat ini memasuki musim panen. Impor beras oleh kementerian merupakan kebijakan yang kurang tepat apalagi di musim panen ini.
Disampaikan Nurhadi, sebenarnya hasil panen para petani ini sudah melimpah. Jika pemerintah melakukan impor beras dari luar negeri, bagaimana nasib para petani.
"Otomatis ada penurunan harga hasil panen para petani, bahkan menjadikan harga yang tidak seimbang. Apalagi hasil panen dengan biaya operasional tidak seimbang, yang dirugikan tetap para petani," tutur Nurhadi.
Lanjutnya, apalagi dibarengi dengan harga pupuk yang mahal. Namun terkait pupuk, para petani tidak berbicara tentang pupuk. Karena itu pupuk bersubsidi atau tidak, ketika petani butuh pasti di beli.
Namun dengan tingginya biaya produksi hingga panen yang tidak seimbang ini menjadi jeritan para petani.
"Ini sangat melukai hati petani, karena saya juga pelaku, sebagai petani, jadi bukan hanya asal ngomong. Jadi tahu nasib para petani itu bagaimana," ucapnya.
Dengan biaya selama tiga bulan, yakni mulai tanam hingga panen petani tidak putus dari obat mulai pupuk hingga obat hama, namun dengan harga rendah hasil panennya tidak akan cukup.
Pihaknya, juga berharap pemerintah kabupaten harus bisa menjembatani ini. Jangan sampai para petani ini menjerit bertubi-tubi.
Pemerintah harus sigap menangani masalah ini, karena ini juga merupakan program ketahanan pangan nasional.
"Peran petani sangat penting dalam mewujudkan pertahanan pangan, jika sedikit-sedikit impor bagaimana nasib mereka," imbuhnya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten seharusnya segera mengatasi polemik ini, dalam rangka menjembatani para pelaku ketahanan pangan.
Bisa saja Pemkab membeli hasil panen mereka, karena ini masuk ketahanan pangan, jadi Pemkab harus memfasilitasi para petani agar hasil panen seimbang dengan biaya yang dikeluarkan.
"Terutama Dinas pertanian, harus ada pembinaan dari PPL untuk para petani. Turunlah ke lapangan, jangan hanya jemput bola. Turunlah kebawah, jangan hanya sebagai pengamat saja," tambah Nurhadi berharap.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi