BANYUWANGI- Bank Indonesia (BI) Jember mendorong akselerasi digitalisasi sektor ekonomi dan keuangan di wilayah kerjanya melalui digitalisasi transaksi pemerintah daerah atau TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jember, Hestu Wibowo menyampaikan, melalui TP2DD ini BI mendukung digitalisasi transaksi pemerintah, dari sisi penerimaan dan pengeluaran agar berdampak meningkatnya potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, BI Jember bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Kali ini, BI Jember bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melaksanakan pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
Pengukuhan dilaksanakan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Jumat (9/4/2021) di halaman Pendopo Sabha Swagata Blambangan.
"Pembentukan TP2DD bertujuan untuk mendorong percepatan dan perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), yang merupakan upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital untuk meningkatkan tata kelola dan potensi penerimaan daerah," ucap Hestu dalam sambutannya.
Hestu menerangkan, saat ini Bank Indonesia sedang mengembangkan index ETP yang digunakan untuk mengukur profil ETP mempertimbangkan aspek implementasi, realisasi atau kontribusi terhadap PAD, serta lingkungan strategis.
Index implementasi merupakan mengukur tingkat implementasi ETP baik dari sisi belanja, pendapatan, dan implementasi kanal. Index realisasi adalah mengukur tingkat penggunaan ETP berdasarkan kontribusinya terhadap PAD. Sedangkan index lingkungan strategis mengukur tingkat kesiapan dan dukungan lingkungan strategis (infrastruktur, awareness).
"Dimana peringkat Indeks ETP terdiri dari inisiasi, berkembang, maju dan digital. Alhamdulillah Banyuwangi termasuk dalam kriteria digital, untuk itu kita apresiasi atas capaian ini," ungkap Hestu.
Lebih lanjut hestu menyampaikan, di dalam perumusan indeks tersebut, QRIS atau standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code diperhitungkan sebagai kanan pembayaran. Sehingga sangat tepat jika QRIS digunakan sebagai kanal pembayaran transaksi pendapatan daerah.
"Selain itu, kondisi pandemi menjadi momentum yang sangat tepat untuk penerapan QRIS sebagai alternatif pembayaran non tunai. Lonjakan transaksi digital dan perlunya contactless transaction menjadikan QRIS sebagai metode pembayaran yang tepat," imbuhnya.
Hestu juga membeberkan manfaat adanya percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah ini. Selain meningkatkan PAD juga meningkatkan transparansi.
"Seperti kalau belanja di salah satu minimarket, pasti keluarnya struk. Struk belanja itu sebetulnya salah satu upaya dalam rangka transparansi, semua terdaftar dan tercatat. Selain itu juga meningkatkan government dari pengelolaan keuangan daerah. Karena ini sudah dibuktikan dan sudah dilakukan pemerintah daerah lain, bahwa bisa meningkatkan penghasilan pendapatan asli daerah (PAD)," bebernya.
Diketahui, dalam pemaparannya Hestu menyebut jika Banyuwangi yang berada di ujung timur Pulau Jawa ini merupakan kabupaten pertama di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember yang telah membentuk TP2DD di tingkat kabupaten/kota.
Sementara Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyambut baik pembentukan TP2DD ini, sebagai langkah untuk lebih memaksimalkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
"Seperti yang dikatakan Pak Hestu, Banyuwangi suda mendahului, tinggal ini formalitasnya saja. Tapi bagi kita formalitas ini juga perlu menambah semangat teman-teman bekerja, ada inovasi baru, sehingga nanti berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi," ujar Ipuk.
Kata dia, dalam jangka pendek Pemkab Banyuwangi bersama BI Jember yang mensupport program ini akan mensosialisasikan kepada pedagang pasar pedagang pasar untuk mulai menggunakan pembayaran digital melalui QRIS. "Jadi sudah tidak menggunakan uang lagi tetapi semacam e-money. Ini juga sebagai edukasi bagi pedagang pasar untuk melek teknologi," tambah Ipuk.
Dia juga menyadari dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah ini pasti memiliki tantangan dan kendala. Untuk itu Banyuwangi akan mempersiapkan dalam menyiasati kendala yang akan dihadapi.
"Dengan TP2DD ini kita akan evaluasi semua yang sudah berjalan. Banyuwangi sudah banyak yang sudah terdigitalisasi, tapi kadang-kadang ada miss disini, entah sistemnya, entah orangnya, karena teknologi juga dibuat sama manusia, terkadang ada saja kendalanya. Maka ini harus kita perkuat lagi sistemnya dengan tim yang sudah dibentuk. Insya Allah tambah baik kedepannya," tandas Ipuk. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi