SENTANI - Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sekaligus dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Program JKN, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII dan Cabang Jayapura bersama Komisi IX DPR RI mengadakan sosialisasi Program JKN yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Megantara LANUD Silas Papare, Kamis(16/02/2023).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena merespon isu-isu yang ada di Provinsi Papua terkait dengan bidang kesehatan. Tujuan sosialisasi meminta masyarakat Kabupaten Jayapura mengunakan hak kesehatannya dengan kemudahan Aplikasi Mobile JKN, bebas dari Malaria, TBC, HIV dan stunting, serta untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Papua yang nantinya akan menjadi bahan Komisi IX DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja.
“Saya hadir disini melaksanakan tugas kemitraan bersama BPJS Kesehatan dalam rangka sosialisasi Program JKN di Tanah Papua khususnya di Kabupaten Jayapura. Program ini sangat penting karena Bapak Presiden melalui Inpers Nomor 01 Tahun 2020 yang lalu ingin agar ada perluasan peserta JKN untuk mencapai Universal Health Coverge (UHC), artinya seluruh Warga Negara Indonesia di harapkan pencapaian angka kepesertaan JKN mencapai angka 90 sampai dengan 98 % dari total penduduk Indonesia,”ujar Melkiades.
“Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat di Papua khususnya diKabupaten Jayapura untuk mendaftarkan warga masyarakat melalui Program JKN, baik yang harus dibantu melalui Pemberian Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yaitu Provinsi, Kabupaten Kota di seluruh Indonesia dalam membayar iuran untuk masyarakatnya yang kurang mampu, sedangkan bagi yang mampu dapat mendaftar sendiri dengan membayar iuran rutin setiap bulan dan melalui perusahaan atau tempat bekerja,” harap Melkiades.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata, SKM., MM., AAAK, menyampaikan sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas kunjungan dari Komisi IX DPR RI yang membuat pencerahan bagi masyarakat terkait bagaimana pentingnya Program JKN ini untuk masyarakat di Tanah Papua, seperti apa yang sudah di uraikan tadi terkait dengan hak dan kewajiban peserta JKN dan berharap semua stakeholder dan Pemerintah Daerah dapat mendukung dan bersinergi dalam pelaksanaan Program JKN di Papua khususnya di Kabupaten Jayapura.
“Untuk mencakup masyarakat yang belum terdaftar kami akan melakukan kerja sama dengan sistem UHC non cut off sehingga warga yang belum terdaftar bisa diakomodir baik melalui Pemerintah Kabupaten Jayapura atau Pemerintah Provinsi Papua,” tutur mangisi.
Di sesi tanya jawab, Darius salah satu peserta Sosalisasi mengucapkan terima kasih telah memberi kesempatan untuk bertanya.
“Berharap kedepannya BPJS Kesehatan terus gencar melakukan sosialisasi ke distrik- distrik atau kampung dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dikarenakan masyarakat di kampung masih ada yang belum sepenuhnya memahami terkait hak dan kewajiban dari Peserta JKN”tutupnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Mustakim Ali |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi