SUARA INDONESIA, BLORA - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora terus mendorong keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di angka 75 persen.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi mengatakan, bahwa Universal Health Coverage (UHC) ada dua hal, yakni UHC kepesertaan dan UHC keaktifan peserta JKN KIS.
"UHC kepesertaan, Blora sudah mencapai 95 persen lebih. UHC keaktifan peserta masih di angka 69-70 persen dari targetnya sebesar 75 persen," ungkap Luluk, di Blora.
Dinsos P3A Blora terus mengejar UHC keaktifan peserta JKN KIS, sehingga bagaimana nanti percepatan keaktifan masyarakat Blora dapat mencapai sesuai yang ditargetkan.
"Keaktifan peserta JKN KIS di Blora sudah mencapai lebih dari 62 persen, dengan pasien daftar tunggu sebanyak 16 ribu lebih sekian," terangnya.
Untuk peserta tunggu, Luluk dalam keterangannya pada Selasa 1 Oktober 2024 di ruang kerjanya menambahkan bahwa data terakhir yang di ajukan ke pemerintah pusat, sampai hari ini mencapai 16.637 jiwa.
Jumlah tersebut, imbuh Luluk, adalah daftar antrian KIS yang di ajukan ke pemerintah pusat. Jadi ada dua hal, biaya APBD dan APBN.
"Perbulan, di acc sebanyak 3000 jiwa dari pemerintah, PBI Pusat dengan mengajukan ke Kemensos. Dinsos menggunakan APBN," papar dia.
Luluk mengatakan bahwa saat ini terdata sebanyak 23 ribu jiwa, keaktifan peserta JKN KIS yang terdaftar di PBI pusat dan Kemensos.
"Masyarakat yang kurang mampu bisa mengusulkan melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinsos P3A Blora," jelasnya.
Terpisah, Kepala BPJS Cabang Pati Wahyu Giyanto dalam keterangannya menyampaikan bahwa 3 kabupaten berhasil meraih UHC yang mencapai 98 persen dalam kepesertaan JKN.
"Pati, Rembang dan Blora meraih UHC dalam kepesertaan JKN yang mencapai 98 persen," kata Wahyu, tertulis, Kamis (3/10/2024).
Capaian itu, imbuhnya, terus berusaha dimaksimalkan sehingga masyarakat dapat tercover BPJS Kesehatan.
"Indonesia masyarakatnya sudah ber-JKN. Kemudahan, kecepatan, mutu layanan, menjadi prioritas dari BPJS Kesehatan. Berobat tak ada lagi tentang finansial," terangnya.
Pihaknya juga mengapresiasi peran serta seluruh elemen yang terlibat yang turut serta menginformasikan dan mensosialisasikan program-program JKN KIS dari BPJS Kesehatan.
"Tak lepas kehadiran seluruh stakeholder dan peran media. Informasi yang disampaikan ke masyarakat mencapai UHC," pungkas Wahyu. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Gunawan |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi