SUMENEP, Suaraindonesia.co.id - Tiga Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, dinilai perlu untuk segera "dibuang" karena dianggap telah gagal melaksanakan amanah yang diberikan.
Hal itu disuarakan oleh salah seorang aktivis Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlemen (Gempar) Miftahol Arifin, saat melakukan aksi tunggal di depan kantor Pemkab Sumenep, Selasa (01/07/2023).
Diketahui, tiga Kadis yang dimaksud antara lain, Kepala Disbudporapar Mohammad Iksan, Dinas UMKM Perdagangan Chainur Rasyid dan Dinas Pendidikan (Disdik) Agus Dwi Saputra.
“Tiga Kepala Dinas itu tidak selaras dengan harapan masyarakat Sumenep berdasarkan kajian aktivis Gempar, jadi perlu dan harus dibuang” ujarnya.
Miftahol Arifin mengatakan, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Mohammad Iksan gagal menjalankan tugasnya karena sejak menjadi kepala sampai saat ini belum ada terobosan dalam mengembangkan wisata di Sumenep.
Akibatnya, kata dia, harapan untuk mendongkrak perekonomian di sektor wisata tidak dirasakan oleh masyarakat.
Kemudian, program wirausaha santri yang selama ini tidak ada kejelasan terkait hasil dan orientasinya dinilai nihil, serta tak memiliki tujuan yang pasti.
“Tidak dirasakan kalangan muda, hanya buang anggaran saja,” terangnya.
Selanjutnya, untuk Kepala Dikop UMKM dan Perdagangan Chainur Rasyid Disperindag, Gemar menilai, terkait pemberdayaan UMKM di kabupaten Sumenep yang sampai saat ini masih lemah khususnya di pedesaan.
Tak hanya itu, Diskop UMKM dan Perdagangan Sebagai bagian dari Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KP3) Sumenep, stok pupuk bersubsidi akhir-akhir ini sering mengalami kelangkaan akibat maraknya penyelundupan oleh oknum.
“Itu lemahnya pengawasan dari KP3, utamanya diskoperindag sebagai pemegang kendali dibagian perdagangan baik didalam daerah maupun diluar daerah,” ungkapnya.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Agus Dwi Saputra, beberapa kali pihaknya audiensi terkait persoalan pendidikan di Sumenep termasuk tentang insentif guru ASN maupun non. Namun, hasilnya masih terbilang jauh dari harapan.
Pasalnya, saat audiensi, mereka mengaku bahwa Insentif tersebut akan cair pada Juni 2023. Akan tetapi, hingga saat ini dari anggaran Rp 7.5 M dari 5000 lebih, yang menerima hanya 1.400 orang. Sedangkan sisanya belum dengan alibi terjadi kesalahan administrasi.
“Padahal itu Anggaran 2022 persoalan administrasi belum juga usai dan banyak juga dari calon penerima tidak mendapatkan informasi terkait pengajuan ulang itu,” paparnya
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Edy Rasiyadi mengatakan, aspirasi dari Gemar akan disampaikan kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, sebagai bahan evaluasi
"Pendapat sahabat gempar kita akan sampaikan. Bagaimanapun, ini menjadi atensi Bapak Bupati untuk bahan evaluasi,” tutupnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Irqam |
Komentar & Reaksi