SUARA INDONESIA, JAKARTA - Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), merupakan momentum paling tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dan demokrasi di Jakarta.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, dengan berpindahnya ibu kota negara, ada ruang yang lebih cukup untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan legislatif dan eksekutif di semua tingkatan.
Bahkan, menurut PAN, para wali kota di wilayah Jakarta juga harus dipilih langsung seperti yang ada di daerah lain. Ditambah pula dengan pemilihan legislatif pada setiap kota administratifnya.
“Ini diperlukan agar hak-hak demokrasi rakyat dapat disalurkan dengan baik," kata Saleh Partaonan Daulay, Ketua Fraksi PAN DPR RI.
Karena itu, dalam RUU DKJ, pemilihan gubernur harus tetap dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Tidak ditunjuk oleh presiden.
"Kami dari awal menolak penunjukan gubernur. Itu adalah langkah mundur. Apalagi, jika diterapkan di Jakarta dengan karakteristik penduduk yang lebih terpelajar dalam urusan politik," jelasnya.
Ketika pembahasan di badan legislatif (baleg), Fraksi PAN konsisten menegaskan soal ini. Bahkan, meminta agar persoalan itu dikaji serius dan mendalam. Para ahli dari berbagai bidang diminta memberikan masukan dan pandangan.
Dengan begitu, kata dia, tidak ada persoalan sosiologis, ekonomi, budaya, dan politik yang muncul di kemudian hari.
"Nah, Fraksi PAN kemarin itu hanyalah menerima untuk melanjutkan pembahasan RUU DKJ. Sementara substansinya masih penuh dengan catatan,” ucapnya.
“Itu yang nanti akan didalami lagi lebih lanjut, bersama pemerintah dan berbagai elemen dan kelompok masyarakat lainnya," imbuh mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Heri Suroyo |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi