SUARA INDONESIA, BANDUNG - Sejumlah program pembangunan di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, terpaksa tertunda akibat pemangkasan anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar 60 hingga 70 persen.
Kondisi tersebut berdampak pada berbagai rencana pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat, Minggu (21/6/2026).
Kepala Desa Warnasari, Kiaa Sugiharto, mengatakan anggaran Dana Desa yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1,6 miliar kini hanya tersisa sekitar Rp373 juta.
Menurutnya, penurunan anggaran yang signifikan membuat pemerintah desa kesulitan menentukan prioritas pembangunan.
“Biasanya anggaran desa sekitar Rp1,6 miliar, sekarang hanya sekitar Rp373 juta. Kami bersama lembaga desa harus menyesuaikan program dengan anggaran yang tersedia dan regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebagian anggaran yang tersedia juga telah dialokasikan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
"Jika sebelumnya penerima BLT dapat mencapai 60 orang, kini jumlah penerima dibatasi hanya lima orang dengan nilai bantuan Rp300 ribu per bulan," ujar Kiaa.
Menurut Kiaa, keterbatasan anggaran juga berdampak pada pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Salah satunya pembangunan jalan hotmix di Kampung Pasir Ucing yang semula direncanakan sepanjang 210 meter, namun harus dikurangi menjadi 150 meter akibat keterbatasan dana serta kenaikan harga material.
Pemerintah desa sebelumnya telah berkoordinasi dengan Inspektorat terkait perubahan volume pekerjaan tersebut. Hasil koordinasi memperbolehkan penyesuaian volume pekerjaan dengan disertai keterangan dari pihak penyedia bahwa harga material mengalami kenaikan.
Selain proyek jalan hotmix, masih banyak pembangunan jalan setapak dan infrastruktur lainnya yang belum dapat diselesaikan sesuai rencana. Pemerintah desa berharap sejumlah pekerjaan tersebut tetap dapat dilaksanakan secara bertahap meskipun volumenya berkurang.
Kiaa menilai dampak pengurangan anggaran tidak hanya dirasakan sektor pembangunan desa, tetapi juga masyarakat secara luas, terutama petani, pedagang, dan ibu rumah tangga. Kenaikan harga kebutuhan pokok serta keterbatasan bantuan sosial dinilai semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemerintah Desa Warnasari terus mendorong partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong.
Masyarakat diimbau tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang dapat dikerjakan secara mandiri.
“Kami terus menyosialisasikan kepada masyarakat agar pembangunan yang memungkinkan dilakukan secara swadaya dan gotong royong dapat tetap berjalan demi kemajuan desa,” katanya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Asep Tedi |
| Editor | : Alfiana Putri |
Komentar & Reaksi