JEMBER - Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni, selain mengusulkan tambahan tunjangan kepada guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Rp 700.000 perbulan, mereka juga diusulkan dapat seragam.
Menurut Tabroni, antara PPPK dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh ada perbedaan.
"Selain tunjangan kinerja, PPPK akan kita usulkan dapat seragam sama dengan PNS. Karena mereka juga ASN," papar Tabroni menjelaskan, Selasa (03/11/2021) usai rapat badan anggaran.
Tabroni menyebut, ribuan PPPK yang sudah lama mengabdi di Kabupaten Jember, sangat layak dan mendapatkan perlakuan sama dari pemerintah.
"Karena mereka lama sekali mengabdi buat negara ini. Sepatutnya pemerintah berterima kasih," paparnya.
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta, Bupati Jember tidak setengah hati terhadap pahlawan tanda jasa ini.
"Tinggal bupatinya sekarang, mau serius apa tidak memperjuangkan nasib mereka," ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI Moh.Purnama Sidi menilai, Bupati Jember masih terkesan setengah hati memperjuangkan guru, khususnya honorer.
Dirinya mencontohkan, saat para honorer memperjuangkan nasibnya lewat seleksi PPPK, Bupati Jember justru terkesan mengabaikan.
"Bupati lain bersurat ke Menpan RB, Bupati Jember adem ayem saja. Honorer minta audiensi, juga susah ditemui," paparnya, saat menghadiri acara tasyakuran guru PPPK di Wuluhan beberapa hari lalu.
Pernyataan senada diungkapkan oleh Ketua FH PGRI Jawa Timur Ilham Wahyudi.
Ilham mengatakan, jika pemerintah serius ingin memberikan perhatian kepada PPPK diminta jangan setengah hati.
"Harapan kami, seragam ya harus sama. Jika putih, putih semua, jika baju dinas, semua harus dinas. Jangan sampai ada diskriminasi antara PNS dan PPPK," pintanya, Kamis (04/11/2021).
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Imam Hairon |
| Editor | : Bahrullah |
Komentar & Reaksi