JEMBER- Program beasiswa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, masih menyisakan persoalan di kalangan masyarakat.
Salah satunya adalah adanya persayaratan berupa surat keterangan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai rumit, sehingga masyarakat enggan untuk mengajukan permohonan beasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Sukowinarno mengungkapkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Jember.
"Kalau memang seperti itu, kita akan koordinasikan dengan Dinas Sosial," terangnya saat dikonfirmasi melalui media telpon oleh tim suaraindonesia.co.id, Jumat (18/2/2022).
Menurutnya program yang dimaksud adalah beasiswa dengan kategori tidak mampu. Sehingga penentuan kriteria tersebut bukan menjadi wewenang dari Dinas Pendidikan.
"Itu untuk program beasiswa tidak mampu. Untuk mengetahui apakah yang bersangkutan masuk dalam kriteria tidak mampu atau tidak tentunya itu bukan menjadi wewenang Dinas Pendidikan," lanjutnya.
Meski demikian, pihaknya mengaku siap untuk memfasilitasi masyarakat yang mengalami kendala tersebut dan bersinergi bersama Dinas Sosial Jember.
"Tapi kami siap untuk memfasilitasi itu," katanya.
Nantinya Dispendik Jember, akan melakukan sosialisasi atau mengeluarkan surat edaran kepada seluruh SD dan SMP di Jember, untuk ikut aktif mendata murid agar mendapatkan program beasiswa.
"Mereka harus ikut aktif dalam mendata anak-anaknya, agar bisa ikut beasiswa itu," ucapnya.
Suko menegaskan, pihaknya akan melakukan berbagai upaya berdasarkan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan, untuk mendukung masyarakat Jember mendapatkan pendidikan setinggi mungkin.
"Jelas itu, kami sangat mendukung sekali temen-temen memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, sampai sukses," tandasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi