SUARA INDONESIA

Terkait 'Honorer Selundupan' Aktivis Tantang Kepala Sekolah Tes Kejujuran

Tamara F - 15 October 2022 | 08:10 - Dibaca 2.55k kali
Pendidikan Terkait 'Honorer Selundupan' Aktivis Tantang Kepala Sekolah Tes Kejujuran
Aktivis Pendidikan Jatim, Ilham Wahyudi (Foto: Istimewa)

JEMBER - Aktivis Pendidikan Jawa Timur Ilham Wahyudi mengaku geram dengan banyaknya data honorer yang tiba-tiba muncul di beberapa sekolah.

Dia meminta, agar Inspektorat dan BKPSDM Jember berani mengambil sikap melakukan tes kejujuran beberapa kepala sekolah yang sudah membuat surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

"Kita kan mayoritas semua muslim, sumpah Al-Qur'an saja. Benar apa tidak masa kerja yang ditulis, mengajar benar apa tidak selama ini," tantang Ilham dengan nada geram, Selasa (15/10/2022) lewat ujung handphonenya.

Setelah disumpah, menurut Ilham, oknum kepala sekolah tersebut wajib menunjukan bukti absensi dan lapor bulan.

"Jika mereka berani, berarti mereka hebat dan jujur," sentilnya.

Kendati selama ini ada uji publik, Ilham melihat, pendataan non ASN atau guru honorer di Kabupaten Jember masih kurang transparan.

"Kita lihat, publik tidak bisa mengakses secara utuh data mereka identitas mereka. Ini membuktikan, ketidak seriusan dinas terkait untuk membuka lebar-lebar," herannya.

Ilham menengarai, dugaan kong kalikong permainan data di Kabupaten Jember ada dan sangat nyata.

"Kami sudah membuktikan 1 sekolah dibuat di Gumukmas sampel. Hasilnya, terungkap dan terbukti. Saat dipanggil Inspektorat pihaknya mengakui tandatangan," bebernya.

"Tidak baik karena honorer asli, terancam kalah bersaing dengan honorer yang kami duga titipan dan selundupan," timpalnya.

Dari kondisi itulah Ilham memandang, kondisi birokrasi Jember sedang tidak baik-baik saja dan perlu ada tes kejujuran.

"Jujur kepada diri sendiri, jujur pada publik dan jujur kepada Tuhannya," pungkas Aktivis Pendidikan kelahiran Sumenep itu.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember Suko Winarno menegaskan, bahwa 948 pegawai non ASN yang masuk dalam pendataan di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bukanlah selundupan.

Dirinya menjelaskan, jumlah tersebut merupakan akumulasi total dari sekitar 27 jabatan dengan kategori driver atau pengemudi, petugas kebersihan, penjaga keamanan dan sejenisnya, yang berasal dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Jember.

“Jumlah ratusan itu bukan selundupan, itu ada orangnya,” tegasnya, saat diwawancarai secara langsung oleh Suaraindonesia.co.id, Rabu (12/10/2022).

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA

Pewarta : Tamara F
Editor : Imam Hairon

Share:

Komentar & Reaksi

Berita Terbaru Lainnya