JEMBER - Ketua Forum Honorer PGRI Kabupaten Jember, Mulyadi mengaku kecewa dengan kebijakan Bupati Jember.
Hal itu diutarakannya, menanggapi surat permohonan audiensi meminta penjelasan atas banyaknya data non ASN yang tidak sesuai dengan di lapangan.
"Pertama kami minta penjelasan Bupati Jember terkait data Non ASN yang tidak sesuai dengan di lapangan," papar Mulyadi, Kamis (20/10/2022) lewat sambungan selulernya.
Yang kedua, lanjut Mulyadi, pihaknya hanya ingin meminta penjelasan dan kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan rekrutmen P3K tahun 2022.
Menurut Mulyadi, Menpan-RB No 20 Tahun 2022 pihak Pemkab setempat juga punya peran untuk penentuan kelulusan.
"Karena dalam aturan itu, ada keterlibatan Pemkab Jember, sebagai penentu kelulusan untuk K2," bebernya.
Pria lulusan sarjana agama salah satu kampus ternama ini, lagi-lagi melontarkan kekecewaannya.
"Sekali lagi, kami sangat kecewa kepada Bupati Jember karena surat kami tidak ditanggapi," tegas guru honorer asal Jenggawah itu.
Atas kejadian itu, Mulyadi dalam waktu dekat akan menyurati DPRD Jember, untuk memanggil Kepala Dinas Pendidikan.
"Untuk itu, kami akan bersurat lagi kepada pimpinan DPRD agar memanggil kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Kami hanya ingin penjelasan," sambungnya.
Kendati begitu, apa yang dilakukan FH PGRI Kabupaten Jember dan Aktivis Pendidikan Jatim adalah bentuk kecintaan kepada Jember.
"Ini bentuk apresiasi kami, sebagai rakyat Kabupaten Jember," tutupnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Imam Hairon |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi