SITUBONDO, Suaraindonesia.co.id SMPN 3 Mlandingan Satap Kabupaten Situbondo belakangan ini menjadi perhatian masyarakat.
Pasalnya, SMP Negeri yang berlokasi di pelosok desa Kecamatan Mlandingan ini, hanya memiliki satt siswa di kelas 7 pada tahun ajaran baru 2023-2024.
Kepala SMPN 3 Mlandingan Satap, Widodo, membenarkan jika hanya seorang siswa yang masuk di sekolah tersebut.
Menurutnya, minimnya jumlah siswa yang mendaftar ke SMPN 3 Mlandingan disebabkan karena di Desa Campoan yang menjadi lokasi sekolah itu, hanya ada 3 Sekolah Dasar Negeri, itu pun jumlah siswanya hanya 11 orang.
"Dari tiga SD Negeri yang ada di Desa Campoan, Kecamatan Mlandingan ini mayoritas siswa yang lulus rata-rata tidak melanjutkan ke (tingkat) SMP. Tetapi banyak yang dipondokkan (ke pesantren) sehingga yang mendaftar ke SMPN 3 Mlandingan Satap hanya satu siswa," jelasnya kepada Suara Indonesia, Rabu (26/07/2023).
Total siswa SMPN 3 Mlandingan Satap dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, hanya berjumlah 8 siswa. Sedangkan jumlah guru yang mengajar sebanyak 5 orang GTT, 3 orang PPPK dan 1 orang guru PNS.
“Artinya, antara jumlah siswa yang ada di SMPN 3 Mlandingan Satap dengan jumlah gurunya, ini lebih banyak gurunya. Padahal untuk memenuhi semua operasional sekolah itu menggunakan dana BOS, sedangkan dana BOS sendiri hitungannya dari jumlah siswa yang ada,” ujar Widodo.
Lebih lanjut, Widodo menjelaskan, untuk memenuhi semua kebutuhan sekolah ini biar tetap terus berjalan, selain menggunakan dana BOS untuk membayar tenaga GTT, kekurangan untuk kebutuhan lainnya para guru PPPK dan guru PNS harus mengumpulkan dana dengan cara iuran.
Sementara itu, Kepala Dispendikbud Situbondo melalui Kabid PPTK, Andi Yulian Haryanto mengakui memang secara statistik setiap tahunnya jumlah siswa di Situbondo menurun. Untuk mengatasi hal ini, Dispendikbud Situbondo akan melakukan penataan ulang terhadap kebutuhan guru.
"Jadi apabila ada guru yang lebih di suatu sekolah, akan kita distribusikan kepada sekolah lain yang gurunya masih kurang. Sehingga semua guru bisa bekerja secara maksimal dan tidak ada guru lagi yang menganggur, sehingga tugas yang diemban sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan," jelasnya.
Andi—sapaan akrabnya, menyebut jika ada sekolah yang lebih gurunya atau tidak sesuai dengan rasio siswa, akan didistribusikan ke sekolah yang membutuhkan, dan akan menjadi kajian serta evaluasi Dispendikbud.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Situbondo, Tolak Atin, menyatakan tidak mempersoalkan jika ada sekolah dengan jumlah siswa minim. Sebab, hal itu tetap mempermudah akses terhadap warga masyarakat yang ada di daerah terpencil atau pelosok desa untuk mendapatkan sarana prasarana pendidikan dasar.
"Ini beda dengan misalnya siswanya banyak tetapi gurunya sedikit, ini perlu ditrassing. Untuk kasus siswa sedikit ini perlu ada analisa dan kajian yang harus dilakukan oleh Dispendikbud, apalagi biaya operasional yang dibutuhkan sudah tidak sesuai. Tentu sekolah ini harus di marger," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Lutfi Hidayat |
Komentar & Reaksi