SITUBONDO, Suaraindonesia.co.id – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di SMPN 4 Situbondo, Jawa Timur, menguak fakta menggelikan. Ternyata, tudingan miring yang dialamatkan kepada lembaga pendidikan itu, hanya dibuat-buat oleh oknum LSM. Gara-garanya, oknum itu meminta sekolah menggratiskan biaya study tour salah seorang siswa yang orang tuanya mengadu ke LSM.
Fakta ini terungkap setelah Kepala SMPN 4 bersama beberapa wali murid, komite dan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten (Dispendikbud) Situbondo, memenuhi undangan Komisi IV DPRD. Mereka hadir untuk mengklarifikasi tuduhan pungli salah satu oknum LSM.
Kepala SMPN 4 Situbondo Agus Sugianto mengaku kaget setelah melihat tayangan di media sosial dan media daring soal tudingan pungli itu. Padahal, kata dia, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada wali murid setahun lalu tentang rencana studi observasi tersebut. Persinya pada 17 September 2022.
“Bukti fisiknya ini ada. Yang isinya siswa diimbau menabung, sehingga setahun berikutnya atau setelah kelas delapan siswa tidak kesulitan dana. Tentunya, jika mereka berkenan ikut," ujarnya, Jumat (13/10/2023).
Agus mengungkapkan kronologi sebelum tudingan itu mencuat ke publik. Dia membeberkan, sempat kedatangan tamu yang mengaku LSM dan salah satunya wali murid pada 10 Oktober 2023. Mereka mengatakan mau ikut study tour cuma tidak punya dana, lalu minta gratis. Kala itu, pihak sekolah keberatan.
"Keesokan harinya, datang lagi dengan permintaan yang sama. Mau ikut tetapi minta gratis. Saya jawab tak bisa karena saya tidak punya dana,” bebernya.
Sebenarnya, Agus memaparkan, dirinya sudah bilang kepada oknum LSM dan orang tua siswa bahwa kegiatan ini tidak ada unsur paksaan. Tidak ikut pun tidak masalah dan anaknya tidak akan kena sanksi. “Tetapi yang bersangkutan tetap menyuruh anaknya, tetapi minta jatah gratis," ungkapnya.
Agus mengaku, pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan dispendikbud. Dia juga mengklaim, rencana kegiatan itu sudah sesuai tahapan dan tidak melanggar prosedur.
"Kegiatan ini tujuannya jelas pembelajaran outdoor. Di luar kelas sesuai dengan kurikulum yang sekarang. Untuk tudingan pungli sudah saya bantah,” jelasnya.
Informasi yang diperoleh, setiap siswa dikenai biaya Rp 1.115.000.
Kabid PPTK Dispendikbud Situbondo Andi Yulian Hariyanto juga membela pihak sekolah. Dia menjelaskan, setelah menelaah persoalan yang ada dan meminta keterangan beberapa pihak, termasuk wali murid. Hasilnya, tidak ada prosedur yang dilanggar oleh sekolah.
"Karena SMPN 4 Situbondo sudah menyosialisasikan rencana kegiatan ini satu tahun sebelumnya. Dan sudah melakukan jajak pendapat kepada seluruh peserta didik. Hasilnya, 75 persen berkeinginan ikut study tour," terangnya.
Sedangkan sisanya atau 25 persen yang menyatakan tidak ikut, karena berbagai alasan. Ada yang sakit dan memang tidak ingin ikut. Ada juga karena alasan kurang mampu.
“Pihak sekolah juga tidak pernah memaksa siswanya ikut kegiatan tersebut. Kalau prosedurnya sudah dilakukan seperti ini oleh sekolah, apanya yang salah?" ucapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Situbondo Sahlawi menambahkan, masalah ini muncul karena pihak sekolah didatangi oleh salah satu oknum LSM dan satu wali murid. Mereka meminta pihak sekolah agar anaknya bisa ikut study tour, namun gratis.
“Padahal memenuhi biaya tersebut, siswa yang lain setahun sebelumnya sudah menabung. Dan itupun tidak ada unsur paksaan dari sekolah agar siswa ikut kegiatan," ujarnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Syamsuri |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi