SUARA INDONESIA, JEMBER - Aktivis (Transparansi Akuntabel dan Partisipasi Publik) Trapp Miftahul Rahman, mendesak Komisi D DPRD Kabupaten Jember melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sekolah yang dicurigai bermasalah terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
"Kami mendesak DPRD Kabupaten Jember sidak turun lapangan, untuk memahami dan melihat masalah yang sebenarnya," terang pria yang akrab disapa Cak Memed ini, Kamis (28/12/2023) lewat sambungan selulernya.
Miftahul memandang, dunia pendidikan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga membuat dirinya ikut bersuara karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama.
Sehingga, dirinya mendorong semua pihak untuk ikut serta mengawasi, bagaimana pengelolaan dana BOS yang benar.
"Kami melihat, dunia pendidikan saat ini sendang tidak baik-baik saja. Kami meminta semua pihak ikut mengawal. Aparat Penegak Hukum (APH) dan masyarakat luas. Terkait kemungkinan ada dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOS," katanya.
Disinggung terkait keberanian pelaporan komite sekolah SDN Curahnongko 8 yang melaporkan kepala sekolahnya ke Polres Jember, pihaknya sangat mengapresiasi.
"Kami mendukung komite selama itu benar dan minta aparat penegak hukum profesional terkait ini. Masyarakat Jember melihat persoalan ini, karena ini berkaitan anak bangsa," tegasnya.
Sebelumnya, Aktivis Pendidikan PGRI Ilham Wahyudi bernada sama. Pihaknya juga ikut mendorong DPRD Jember untuk melakukan inspeksi mendadak.
Dirinya meminta, DPRD dihujung masa jabatannya bisa mempersembahkan yang terbaik sebagai wakil rakyat, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kontrol terkait anggaran negara.
Jika nanti ada indikasi dan dugaan manipulasi, penggunaan anggaran yang tidak wajar, pihaknya meminta DPRD Jember bisa profesional.
Ilham berharap, DPRD Jember juga memanggil pihak-pihak terkait, yang berhubungan dengan anggaran itu untuk diklarifikasi.
"Kalau perlu DPRD Jember harus turun ke bawah. Menanyakan kepada wali murid dan cross cek fakta hasil pembelanjaan," ucapnya.
Sebagai aktivis, dirinya menaruh curiga, kejadian Curahnongko 8 ini hanya contoh kecil saja.
"Tidak menutup kemungkinan, di tempat lain bisa berpotensi dan bisa dicurigai sama. Kami minta DPRD inten terkait persoalan ini," ucapnya.
Sementara Anggota Komisi D DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo mengaku siap meng atensi persoalan itu.
Dirinya juga menyanggupi, permintaan Aktivis Pendidikan PGRI jika diperlukan, akan melakukan sidak secara acak. "Siap" kata Ardi, lewat pesan tertulisnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Magang |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi