Dua Anggota Dewan Dapil Nias Tolak Kebijakan Gubernur Sumut

"Saya tidak setuju kebijakan Gubernur, Edy Rahmayadi tersebut. Kebijakan Gubernur itu membuat kisrus kepada masyarakat Kepulauan Nias. Artinya, ketika diberhentikan penerbangan dan transportasi kapal laut itu, pasti ada dampaknya kepada masyarakat Nias," kata Thomas kepada Suaraindonesia.co.id, Selasa (15/9/2020).

Menurut Thomas, kebijakan yang direncanakan oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi itu membuat ekonomi masyarakat Kepulauan Nias lumpuh dari kebijakan tersebut. 

"Mohon dikaji ulang, kalau akses transportasi itu ditutup dari dan ke Nias, bisa mati ekonomi masyarakat di sana. Saya tidak setuju itu," ujarnya.

Politisi dari Gerinda ini mengatakan, langkah yang paling tepat untuk mencegah penyebaran covid -19 dengan memperketat protokol kesehatan masyarakat sebagaimana yang dilakukan di daerah lain, termasuk di Kota Medan. 

Ditambahkan Thomas, Nias belum bisa hidup secara mandiri, karena masih tergantung dengan daerah sekitarnya terkait kebutuhan pokok hidup mereka. 

"Jadi kalau ditutup transportasinya, bisa ribut itu masyarakat. Saya pastikan itu, makanya saya minta Gubernur meninjau ulang rencana itu," tegas anggota Komisi B ini.

Thomas menegaskan, status Nias tidak lebih merah dari Medan. Jadi langkah penanganan untuk Nias harusnya memperketat protokol kesehatan. Bukan isolasi semacam itu. 

Senada juga yang dikatakan oleh Budieli Laia, S. Pd dari Fraksi PDI Perjuangan. Dia menilai kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi tidak tepat kepada masyarakat Kepulauan Nias. 

Kata dia, yang diutamakan oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy tersebut di Nias dengan melengkapi alat - alat penangan Covid -19 di Kepulauan Nias. 

"Harus diutamakan dulu alat - alat penangan Covid -19, bukan di isolasi daerah Nias. Kalau di isolasi daerah Nias dengan memberhentikan penerbangan dan transportasi itu kebijakan yang kurang tepat. Oleh karena itu, saya berharap agar Gubernur mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut," pungkasnya. (Sadar Laia)