SURABAYA - Penutupan Jalan Sedap Malam di area komplek Balai Kota Surabaya tak kunjung dibuka. Padahal, jalan tersebut merupakan akses jalan umum.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni merasa heran dengan keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang menutup jalan umum hampir satu bulan lamanya.
Menurutnya, keputusan seperti itu bisa membuat masyarakat terganggu dan merasa rugi. Apalagi penutupan jalan tidak dilandasi oleh alasan yang jelas.
"Penutupan Jalan Sedap Malam mengganggu dan merugikan masyarakat yang biasanya mengakses jalan. Biasanya dibuka, bukan ditutup tanpa batas akhir. Apalagi tidak ada urgensi khusus," ucap Fathoni, Selasa (24/11/2020).
Ia melihat, tidak ada suatu hal yang urgensi dari keputusan penutupan jalan itu. Seharusnya, kata dia, penutupan jalan bisa saja dilakukan pada momen tertentu. Seperti ada aksi unjuk rasa.
"Ditutup juga tidak apa-apa bila ada demo, misalnya demo omnibus law atau kegiatan lain yang dianggap mengganggu keamanan kompleks Balai Kota atau rumah dinas. Faktanya kan tidak ada, terus urgensinya penutupan Jalan Sedap Malam itu apa?" tanya Fathoni.
Ia menegaskan, meski rumah dinas Wali Kota Surabaya berada di jalan Sedap Malam, namun aktivitas seorang kepala daerah tidak boleh mengganggu kepentingan umum.
"Saya pikir aktivitas kepala daerah tidak boleh mengganggu kepentingan umum. Sebab di sana tidak hanya balai kota dan rumah dinas wali kota. Di sana ada rumah warga yang tiap hari pasti lewat di sana. Sudah mendekati (jabatan) akhir. Jangan bertindak yang aneh-aneh, apalagi merugikan masyarakat," tegasnya.
Pemkot Surabaya melakukan penutupan Jalan Sedap Malam ini sudah berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Tepatnya pasca aksi rusuh unjuk rasa omnibus law beberapa waktu lalu. (lhm)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi