SURABAYA - Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat meminta pemerintah agar saat validasi data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) turut melibatkan RT, RW dan tokoh masyarakat setempat.
Menurut Achmad, data MBR menjadi salah satu kunci untuk dasar intervensi kebijakan berupa jaring pengaman sosial di masa pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai.
"Harus di lakukan Verifikasi berkala jadi tahu mana yang sudah meninggal , sudah pindah atau ada warga tidak mampu namun belum masuk data," kata Achmad kepada suaraindonesia.co.id, Sabtu (20/2/2021).
Ia menyampaikan agar dalam melakukan validasi serta verifikasi data MBR harus secara berkala, sehingga dapat mengetahui kondisi terkini sesuai fakta yang ada di lapangan.
"Pelibatan perangkat kampung seperti RT , RW serta tokoh masyarakat akan membantu meningkatkan validitas data warga tidak mampu karena merekalah yang di lapangan, tetapi perlu di berikan standarisasi sehingga obyektif," jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa intervensi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan Kota Surabaya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah harus didukung dengan kekuatan data yang memiliki akurasi serta Validitas tinggi sehingga penerima manfaat bansos bisa tepat sasaran.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lukman Hadi |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi