BONDOWOSO - KH Salwa Arifin Bupati Bondowoso menyampaikan banyak terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah menerima rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 202I atas penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) Bondowoso tahun anggaran 2020.
Bupati Salwa mengungkapkan, adanya rekomendasi tersebut merupakan bentuk sinergi dan komitmen yang hidup antara eksekutif dan legislatif dalam rangka bersama-sama membangun Bondowoso.
"Ini bentuk sinergi dan komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam rangka membangun Bondowoso kedepan lebih baik," katanya saat memberikan sambutan di Aula DPRD Bondowoso, Jumat (21/5/2021).
Lebih lanjut, Bupati Salwa mengatakan, munculnya rekomendasi ini yang berisi catatan penting agar supaya jalannya pemerintahan dapat berjalan lebih baik.
Rekomendasi tersebut, kata Bupati Salwa, akan ditelaah lebih mendalam dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan serta dijadikan acuan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan.
"Akan kami jadikan acuan, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan," ujarnya.
Sementara Juru Bicara DPRD Bondowoso, H. Tohari menjelaskan, rekomendasi yang diserahkan merupakan amanat Permendagri 18 tahun 2020.
Dia berharap, rekomendasi tersebut dijadikan bahan rujukan untuk perencanaan dan penganggaran program pembangunan di tahun berjalan (2021) dan di tahun berikutnya.
"Untuk itu, mengingat dalam tahun anggaran berjalan di 2021 ini akan dilakukan penataan kembali (refocusing), maka tentu point-point penting dan hal-hal krusial dalam catatan rekomendasi DPRD dapat dilaksanakan secara maksimal," kata Tohari.
Secara umum, kata Tohari, DPRD menyebut banyak OPD yang merubah acuan data target sehingga tidak sesuai RPJMD.
Katanya, mayoritas OPD justru menggunakan data target yang disesuaikan dengan kondisi dana yang tersedia dalam DPA.
Menurutnya, hal ini yang menyebabkan kesinambungan program daerah tidak dapat berbunyi dan putus.
Sekedar untuk diketahui, dalam paripurna kali ini, mayoritas OPD maupun BUMD mendapatkan rekomendasi dari DPRD. Baik soal pelayanan umum seperti kependudukan, kesehatan, hingga seputar persoalan ekonomi.(ADV).
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Bahrullah |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi