TUBAN - Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berada di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Tuban, rencana akan dibuka pada awal bulan juni 2021. Gedung berlantai 3 (tiga) itu akan menampung kurang lebih 24 tenant atau stand pelayanan.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kabupaten Tuban, Endah Nurul Komariyati mengungkapkan, perkiraan tanggal 2 Juni 2021 sudah bisa dibuka. Segala persiapan sudah dimatangkan dan mencapai kondisi akhir.
"Pekerjaan fisik sudah dalam persiapan kondisi akhir. Lantai satu dan lantai dua sudah mau selesai, sehingga mulai minggu depan, rencana akan kita mulai operasionalkan," ungkap Endah Nurul Komariyati kepada suaraindonesia.co.id, saat ditemui diruang kerjanya jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Tuban, Kamis (27/05/2021).
Endah sapaan akrabnya juga menjelaskan, bangunan MPP ada 3 lantai, namun untuk pelayanan akan di fokuskan pada lantai 1 terlebih dahulu.
"Nanti ada pelayanan di lantai 1 dan lantai 2. Ada sekitar 24 tenant pelayanan, kemudian ada 7 toilet, dan cafetaria," imbuhnya.
Selain itu, ada ruang kecil untuk ruang meeting. Didepan ada satu meja untuk receptionist yang akan mengarahkan kepada pemohon mau ke tenant yang mana.
"Di lantai 2 ada juga beberapa pelayanan, kemudian ada juga ruang kantor. Kemudian di ruang 3 ada ruang meeting besar dan ada dua cafetaria di outdoor," tambahnya.
Masih kata Endah, hari sabtu minggu ini pelayanan yang semula tempat perijinan di Dinas PTSP akan bergeseri di MPP dan disusul beberapa OPD lainnya.
"Yang bergeser disana bidang Perizinan dulu, lainnya masih menempati Dinas PTSP. Saya pun ikut pindah di MPP nantinya, untuk mempermudah penanda tanganan yang berkaitan dengan perizinan," terang Endah.
Meski begitu, kantor Dinas PTSP akan difungsikan untuk hal lainnya, jika bulan depan MPP sudah siap dan bidang dari Dinas PTSP akan bergeser di MPP semua.
Gedung MPP berlantai tiga ini kabarnya menelan anggaran 46,7 Miliar. Kata Endah, pembangunan tidak bisa dilihat dari fisik saja, pengadaan seperti meubel, interior, pemasangan sekat-sekat, hiasan dan lain sebagainya.
"Keseluruhan itu untuk pembayaran listrik dan internet," jelasnya.
Endah berharap, setelah ada MPP untuk pelayanan lebih mudah, karena untuk perijinan sudah ada di satu gedung termasuk lokasi yang mudah dijangkau.
"Ada total 26 OPD baik internal maupun eksternal. internal itu seperti Dinas dibawah naungan Pemda," pungkasnya. (Diah/Nang).
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : M. Efendi |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi