TRENGGALEK - Kecewa nampak terlihat diraut wajah para warga yang tergabung dalam paguyuban masyarakat peduli Trengggalek (PMPT).
Kedatangan mereka ke gedung DPRD untuk memenuhi undangan melaksanakan hearing bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk yang ke empat kalinya kembali gagal.
Mereka menganggap gagal karena undangan dan pelaksanaannya tidak sesuai. Dalam undangan yang diterima PMPT adalah hearing namun sesampainya di gedung DPRD diminta untuk mendengarkan penyampaian Bupati.
"Memang hari ini jadwal kami adalah hearing, bahkan permohonan dan undangan untuk datang ke gedung DPRD juga dalam rangka agenda hearing bersama TAPD," kata Koordinator PMPT Imam Bahruddin, Rabu (30/6/2021).
Lanjut Imam Bahruddin yang juga selaku Ketua Lembaga Garuda Muda Indonesia (LGMI) menjelaskan kedatangannya kali ini merupakan hearing bersama TAPD sesuai surat yang diajukan dan undangan balasan dari sekretariat DPRD.
Namun sesampainya di gedung DPRD pihaknya malah diajak mengikuti pemaparan Bupati bersama anggota DPRD terkait wacana pengajuan pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Insfratruktur (SMI).
"Padahal yang kita harapkan adalah hearing dengan TAPD bukan pemaparan Bupati. Atas kejadian ini kami akan tetap meminta jadwal hearing dengan menghadirkan TAPD," tegas Imam Bahruddin.
Imam juga menjelaskan, yang dimintanya adalah pemaparan secara teknis oleh TAPD tentang perencanaan pinjaman daerah tersebut. Alasannya karena pengelolaan insfratruktur di Trenggalek saat ini sangat buruk.
Jika pembangunan yang kecil saja seperti saat ini pelaksanaannya sangat buruk, bagaimana jika ada pelaksanaan pembangunan yang lebih besar lagi.
"Saat ini saja sudah sangat buruk, apakah pembangunan yang besar nanti tidak malah beresiko," ucapnya.
Dicontohkan Imam, banyak pembangunan yang mulai perencanaan dan pelaksanaan yang buruk dan bermasalah. Seperti pembangunan jalan Panggul-Munjungan yang putus kontrak, RSUD Panggul yang baru saja bisa dipakai meski belum maksimal.
Pasar karangan dengan masalah sebelum jadi malah sudah roboh, candi GOR di selatan lapangan Sumbergedong yang saat ini entah bagaimana. Apalagi yang fenomenal adalah pembangunan jalan Ngampon-Bendo di kecamatan Pogalan.
"Semua itu contoh pengelolaan insfratruktur yang buruk, belum lagi kantor Kesbangpol yang bermasalah. Sudah jadi di bangun tapi hingga saat ini belum bisa ditempati," paparnya.
Menurutnya, jika ini tetap dilaksanakan dan akan dipaksakan kembali, berapa lagi masyarakat yang akan menjadi korban. Jika pengelolaan insfratruktur masih buruk seperti saat ini, pihaknya meminta agar tidak memaksakan membangun dengan menggunakan dana talangan.
"Bukan kami tidak setuju, mari kita kaji ulang bersama apakah rencana ini tidak sangat beresiko. Apalagi menggunakan dana pinjaman," imbuh Imam.
Masih menurut Imam, dengan adanya resiko besar, penerima resiko dan dampak atas langkah itu pasti akan berimbas pada masyarakat. Kalau pejabat, sudah berhenti dari jabatannya dan pindah dari Trengggalek bagi mereka semua sudah selesai, tapi beban yang ditanggung masyarakat yang ada di Trenggalek bagaimana.
Senada disampaikan Ganif Tanto Adi yang juga merupakan anggota paguyuban masyarakat peduli Trengggalek. Dirinya menyampaikan bahwa dalam masa yang pernah dialaminya, Trenggalek belum pernah yang namanya mengajukan utang atau pinjaman daerah.
"Namun saat ini kita dihadapkan pada persoalan Bupati yang akan melakukan pinjaman daerah ke PT SMI," terangnya.
Ditambahkan Ganif, pertanyaannya mampu tidak Pemkab kedepannya untuk mengembalikan pinjaman daerah itu. Mengingat APBD yang akan datang pasti langsung terpotong atau dikurangi untuk mengembalikan utang yang telah berjalan.
Sedangkan kebutuhan terhadap anggaran, semakin tahun dipastikan semakin besar, bukan malah semakin berkurang. Apalagi saat ini situasinya ditengah wabah Covid-19, dapat dipastikan PAD juga akan mengalami penurunan.
"Saya khawatir Pemkab tidak mampu membayar hutang bahkan pemkab akan menggali hutang lagi untuk mengembalikannya," kata Ganif.
Diimbuhkan Ganif, kekhawatiran itu karena APBD kedepan akan langsung dipotong untuk membayar pinjaman daerah. Dalam hal ini pihaknya tetap meminta kajian ulang atas wacana pinjaman daerah.
Mohon TAPD mengkaji lebih lanjut, mengingat masih banyak hal lain yang bisa digunakan untuk hal itu. Karena dalam kenyataannya banyak anggaran yang tidak efektif dan efisien.
"Dari penyisiran anggaran yang tidak efektif ini sebenarnya tetap bisa untuk membangun rumah sakit," pungkasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Rudi Yuni |
| Editor | : Nanang Habibi |
Komentar & Reaksi